2.000 Remaja Perancis Ikuti Uji Coba "Wajib Militer" Gaya Baru

PARIS, KOMPAS.com - Setelah hampir 20 tahun dihapuskan, pemerintah Perancis kini mengujicobakan "wajib militer" gaya baru.

Sekitar 2.000 remaja usia 15 dan 16 tahun, mulai Minggu (16/6/2019), akan dikirim ke tempat-tempat pelatihan selama kurang lebih empat pekan untuk menjalani uji coba layanan nasional baru yang diperkenalkan Presiden Emmanuel Macron.

Selama dua minggu pertama, para remaja itu akan menjalani pelatihan pertolongan pertama dan keterampilan dasar lainnya, kemudian dilanjutkan dengan dua minggu menjalani kegiatan relawan.

Layanan nasional ini merupakan salah satu janji Presiden Macron dalam kampanye tahun 2017. Dia mengatakan ingin memberikan pengalaman langsung kehidupan militer kepada anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki.

Baca juga: Presiden Perancis Janjikan Bakal Kirim Pohon Persahabatan Baru kepada Trump

Proposal itu mendapat tanggapan dingin dari pihak tentara yang terkendala kemungkinan harus menempatkan jutaan remaja melalui langkah mereka.

Tentara pun mendorong pemerintah untuk kembali dengan proposal layanan sipil wajib sebagai gantinya.

Dalam layanan nasional ini, dilansir AFP, sekitar 2.000 remaja dipilih dari 4.000 relawan untuk tahap pertama uji coba, yang telah dimulai sejak Minggu (16/6/2019), di sekolah asrama, desa liburan, hingga kampus universitas di seluruh negeri.

Setiap relawan muda itu akan dikirim jauh dari rumah mereka ke daerah lain selama dua minggu. Selama waktu itu, mereka akan diminta mengenakan seragam angkatan laut, serta menyanyikan lagu kebangsaan Perancis, "Marseillaise", setiap pagi.

Digambarkan sebagai "fase integrasi", para relawan muda ini akan diajarkan teknik pertolongan pertama, cara membaca peta, serta keterampilan militer dasar lainnya.

Sedangkan untuk fase kedua, selama dua pekan para relawan akan dilibatkan dalam pekerjaan "proyek kolektif", dengan membantu badan aman atau pemerintah setempat.

Presiden Macron menyebut layanan ini sebagai cara untuk mengembangkan patriotisme dan kohesi sosial di tengah negara yang sedang berjuang menghadapi perpecahan karena perbedaan paham kiri dan kanan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun religius dengan non-religius.

Baca juga: Negaranya Kirim Senjata ke Saudi dan UEA, Presiden Perancis: Itu Tanggung Jawab Kami

Program layanan baru ini, yang akan dituliskan dalam konstitusi, akan diluncurkan selama tujuh tahun ke depan, dengan menargetkan sekitar 800.000 relawan muda per tahun, hingga akhirnya akan diwajibkan.

Macron memperkenalkan layanan wajib nasional baru dengan mengatakan tujuannya adalah "untuk memberi kaum muda alasan untuk mempertahankan dan berjuang dalam ranah sosial, lingkungan, dan budaya".

Awalnya, Perancis memberlakukan wajib militer di mana setiap pria yang telah cukup umur diharuskan menjalani layanan militer selama 10 bulan.

Perancis terakhir kali menjalankan program wajib militer pada 2001, setelah dihapuskan oleh mantan presiden Jacques Chirac pada 1997.

Presiden Macron termasuk salah satu presiden yang tidak sempat merasakan wajib militer tersebut.

Sebagai ganti wajib militer selama 10 bulan bagi pemuda Perancis, negara mengharuskan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kursus "Pertahanan dan Kewarganegaraan" selama satu hari ketika mereka berusia 18 tahun.

Kursus tersebut mencakup kegiatan presentasi pasukan militer dan tes bahasa Perancis.

Baca juga: Total 11 Warga Perancis Telah Dijatuhi Hukuman Mati di Irak karena Gabung ISIS