Reformasi oleh Pemerintahan Baru Malaysia Dinilai Berjalan Lambat

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemerintahan baru di Malaysia di ilai gagal memenuhi sebagian besar janji reformasi hak asasi manusia pada tahun pertama kekuasaan.

Demikian pernyataan Human Rights Watch dan Amnesty International seperti diwartakan Reuters, Rabu (8/5/2019).

Koalisi Pakatan Harapan yang membawa Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia pada pemilu Mei 2018.

Baca juga: Mahathir Sebut Putra Mahkota Johor sebagai Anak Kecil

Mahathir mengakhiri lebih dari 60 tahun pemerintahan partai yang sejak pertama kali mengambil alih kekuasaan saat merdeka dari Inggris.

Koalisinya berjanji untuk memberantas korupsi dan memulihkan catatan-catatan buruk lainnya.

Namun HRW menilai, sebagian besar reformasi yang direncanakan telah ditunda atau ditarik, menyusul raksi keras dari partai oposisi dan kelompok Muslim Melayu yang konservatif.

"Ada terlalu banyak yang membuat pemerintah mengandalkan angin politik kuat," kata Wakil Direktur HRW untuk Asia, Phil Robertson.

"Pemerintah harus berdiri dan menunjukkan keyakinan," lanjutnya.

Sementara itu, kantor perdana menteri tidak segera memberikan komentar terkait hal tersebut.

Seperti diketahui, pemerintahan Mahathir menjanjikan perubahan besar termasuk penghapusan hukuman mati, mencabut undang-undang penghasutan dan penahanan, serta mereformasi lembaga negara.

Namun pada Maret lalu, pemerintah membiarkan pengadilan untuk memutuskan apakah seseorang yang melakukan pelanggaran serius harus dihukum gantung.

Amnesty International Malaysia meminta pemerintah Mahathir untuk membuat peta jalan yang jelas untuk reformasi.

Baca juga: Pasangan di Malaysia Kejar Truk Milo demi Menantu Mereka yang Tengah Hamil

"Itu adalah kemauan politik, dan itulah yang dibutuhkan pemerintah sekarang," ujar Direktur Eksekutif lembaga itu, Shamini Darshni Kaliemuthu.

Dia juga mengangkat keprihatinan atas upaya perlindungan kepada kelompok minoritas yang belum maksimal.

Penganiayaan terhadap komunitas LGBTI telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di negara tersebut.