China Kembangkan Aplikasi Ponsel untuk Pantau Warga Xinjiang

BEIJING, KOMPAS.com - Organisasi Human Rights Watch (HRW) mengatakan, China sudah mengembangkan aplikasi ponsel pintar untuk memantau warga Xinjiang.

Dalam laporan yang dirilis Kamis (2/5/2019), HRW mengatakan aplikasi itu digunakan polisi untuk mengetahui adanya tindakan yang dianggap mencurigakan, misalnya bersosialisasi dengan tetangga.

Aplikasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, misalnya besarnya listrik yang digunakan oleh warga.

Baca juga: Sejak 2014, China Klaim Tangkap Hampir 13.000 Teroris di Xinjiang

Menurut HRW aplikasi ini digunakan para pejabat negara untuk merekam dan menyimpan informasi tentang warga Xinjiang.

Secara khusus, aplikasi ini menargetkan "warga tipe 36" yang harus diperhatikan pihak berwenang.

Mereka ini adalah orang-orang yang jarang menggunakan pintu depan rumah mereka, menggunakan listrik secara tidak normal, dan melakukan ibadah haji tanpa izin negara.

Laporan itu tidak menyebutkan secara eksplisit etnis mana pun yang secara khusus ditargetkan, namun "warga tipe 36" termasuk imam "tidak resmi" dan mereka yang mendalami doktrin Wahabi.

Informasi yang diambil dari aplikasi kemudian diinput ke dalam sistem pusat platform operasi gabungan terpadu (IJOP), sistem utama untuk mengawasan massal di Xinjiang.

Peneliti senior China dari HRW, Maya Wang mengatakan, IJOP adalah salah satu sistem pengawasan massal paling mengganggu di dunia.

"Sistem ini mengumpulkan informasi dari pos-pos pemeriksaan di jalan, pompa bensin, sekolah... menarik informasi dari fasilitas ini dan memantau perilaku "tak biasa" mereka yang memicu peringatan kepada pihak berwenang," ujar Maya.

Aplikasi ini diperoleh dan dianalisis HRW dalam kerjasama dengan Cure53, sebuah perusahaan keamanan berbasis di Berlin, Jerman.

Selain operasi di Xinjiang, China memiliki 170 juta kamera pengawas atau CCTV di seluruh penjuru negeri dan jumlahnya diperkirakan melonjak menjadi 400 juta kamera pada 2020.

Semua ini adalah bagian dari tujuan China untuk membangun apa yang disebutnya "jaringan pengawasan kamera terbesar di dunia".

Baca juga: Warga Xinjiang Harus Tunjukkan KTP saat Beli Tiket Kereta Bawah Tanah

China juga membuat sistem "kredit sosial" yang dimaksudkan untuk menghitung skor perilaku dan interaksi publik semua warga negaranya.

Tujuannya adalah pada 2020 setiap orang di China akan terdaftar dalam basis data nasional yang luas yang mengumpulkan informasi fiskal dan pemerintah, termasuk pelanggaran lalu lintas, dan menyaringnya menjadi daftar peringkat setiap warga negara.