Palestina Segera Umumkan Susunan Pemerintahan Baru

RAMALLAH, KOMPAS.com - Perdana Menteri Palestina yang ditunjuk, Mohammad Shtayyeh, dijadwalkan akan mengumumkan susunan pemerintahan barunya dalam beberapa hari mendatang.

Shtayyeh masih memiliki waktu hingga 14 April mendatang untuk membentuk susunan pemerintahan baru yang diyakini tidak akan melibatkan pendukung Hamas.

Hamas, yang mengendalikan wilayah Jalur Gaza, adalah saingan gerakan Fatah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 10 Maret lalu telah memerintahkan kepada Shtayyeh untuk membentuk pemerintahan baru menggantikan pemerintahan teknokratis Rami Hamdallah yang mendukung Hamas.

Baik Shtayyeh maupun Presiden Palestina Mahmoud Abbas berasal dari gerakan Fatah.

Baca juga: Presiden Palestina akan Bubarkan Parlemen, Hamas Meradang

Gerakan Hamas selama ini mengendalikan Jalur Gaza dan terus menolak untuk menyerahkannya kepada Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, di mana Israel mempertahankan pendudukan militernya.

"Selain itu masih ada lima faksi kecil lainnya yang juga akan bergabung dengan Fatah dalam pemerintahan yang baru," kata sumber pejabat dikutip AFP.

Sementara beberapa faksi lain, termasuk Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang sekuler, memilih untuk tidak ambil bagian dalam pemerintahan.

Disampaikan Wakil Presiden Mahmoud Aloul, pertemuan digelar antara Shtayyeh dengan Presiden Abbas pada Senin (8/4/2019) malam, untuk memutuskan pejabat menteri yang masih tersisa.

Aloul mengatakan, kesepakatan telah dicapai dalam pertemuan tersebut mengenai faksi-faksi mana yang akan mengendalikan kementerian tertentu.

Perselisihan antara gerakan Fatah dan Hamas dimulai sejak kelompok gerakan Islam itu mengambil alih kendali atas wilayah Jalur Gaza pada 2007, setahun usai pemilihan parlemen.

Sejak saat itu politik di Palestina telah terhenti dan berbagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak tidak membuahkan hasil.

Otoritas Palestina pun membubarkan kabinet yang masih mengakomodasi anggota Hamas, langkah yang dikritik Hamas dan menuduh pemerintahan Fatah sengaja mengambil alih kekuasaan.

Baca juga: Hamas Ajak Para Pendukungnya Sumbang Dana dalam Bentuk Bitcoin