AS Dituduh Paksa Bank agar Tak Layani Transaksi Terkait Palestina

RAMALLAH, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat membantah tudingan soal memerintahkan bank agar tidak melayani transaksi bantuan keuangan untuk Otoritas Palestina.

Beberapa pejabat Palestina sebelumnya menuduh AS berusaha memaksa bank untuk tidak berurusan dengan transaksi apa pun terkait dengan Palestina.

"AS tidak meminta donatur asing untuk membatasi bantuan kepada Palestina," kata seorang pejabat AS kepada AFP, Senin (11/2/2019) malam.

Baca juga: Dua Warga Palestina Tewas Keracunan Gas di Terowongan Perbatasan Gaza-Mesir

"AS juga tidak meminta lembaga keuangan menghentikan transfer ke rekening bak Otoritas Palestina," ujarnya.

"Kami memperhatikan laporan media yang menyebutkan hal tersebut telah terjadi. Tapi laporan itu tidak benar," imbuhnya.

Pada Minggu (10/2/2019), pejabat senior Palestina Hussein al-Sheikh menuding AS meluncurkan tindakan "pengepungan keuangan".

"Banyak institusi keuangan internasional dan pihak yang mulai menyetujui permintaan Amerika untuk memaksakan pengepungan keuangan yang ketat kepada Otoritas Palestina," ucapnya.

"Washington meminta bantuan keuangan yang diberikan kepada Palestina untuk dihentikan," tutur al-Sheikh.

Dia mengklaim, AS mengeluarkan surat edaran kepada bank-bank untuk tidak menerima transfer yang ditujukan bagi Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina Royad al-Maliki mengatakan, AS menggunakan segala cara untuk menekan negara Arab menghentikan dukungan finansial kepada negaranya.

Seperti diketahui, hubungan AS dan Palestina telah terputus sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017.

Baca juga: AS Gagalkan Manuver Indonesia Bela Palestina di DK PBB

Palestina menganggap bagian timur kota Yerusalem sebagai ibu kota. Pemerintah Palestina kemudian memboikot pemerintahan Trump.

Sebagai balasannya, AS memotong bantuan tahunan untuk negara tersebut senilai lebih dari 500 juta dollar AS atau Rp 7 triliun.

Pemangkasan bantuan itu telah memperburuk kekurangan keuangan jangka panjang untuk Palestina, yang sangat bergantung pada bantuan internasional.