Pemerintah Zimbabwe Diperintahkan Segera Pulihkan Akses Internet

HARARE, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Zimbabwe memutuskan pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa tidak memiliki hak untuk mematikan koneksi internet di negara itu.

Dengan begitu, pengadilan pada Senin (21/1/2019) memerintahkan agar akses internet dipulihkan secepatnya.

Seperti diketahui, Menteri Keamanan Dalam Negeri Owen Ncube meminta provider penyedia internet untuk mematikan layanannya ketika terjadinya unjuk rasa berujung bentrok untuk memprotes kenaikan harga BBM.

Baca juga: Afrika Selatan Tolak Pengajuan Utang Zimbabwe Senilai Rp 17 Triliun

Diwartakan AFP, kasus ini dibawa ke pengadilan oleh para pengacara hak asasi manusia dan jurnalis.

"Menjadi sangat jelas, menteri tidak memiliki wewenang membuat arahan itu," ucap Hakim Owen Tagu.

Pengacara David Halimana mengatakan, putusan pengadilan mengartikan bahwa operator jaringan seluler segera mengaktifkan akses internet secara penuh dan tidak terbatas kepada semua pelanggan.

Halimana menuturkan, dalam undang-undang tertulis hanya presiden negara yang memiliki wewenang untuk memerintahkan internet dimatikan.

Masalah internet ini bermula ketika Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Pekerja Zimbabwe (ZTCU) Japhet Moyo muncul dalam video di akun Twitter ZCTU pada pekan lalu.

Dia meminta para pekerja untuk menggelar aksi mogok kerja massal sebagai bentuk protes terhadap harga BBM yang naik lebih dari dua kali lipat.

Namun, aksinya mendorong unjuk rasa berbuah penangkapan baginya karena dituding merencanakan penggulingan terhadap pemerintah.

"Sekretaris Jenderal ZCTU Japhet Moyo telah ditangkap di Bandara Internasional Robert Mugabe," kata Kumbirai Mafunda, juru bicara kelompok Pengacara HAM Zimbabwe.

Baca juga: Zimbabwe Segera Kembali Gunakan Mata Uang Negaranya Sendiri

Melansir Deutsche Welle, lebih dari 600 orang ditangkap dalam berbagai demonstrasi menentang kenaikan harga BBM.

Sementara LSM Hak Asasi Zimbabwe melaporkan, sebanyak 12 orang tewas dalam unjuk rasa dan 78 orang lainnya mengalami luka tembakan.

Akibat bentrokan itu, Mnangagwa bahkan telah mengumumkan akan memangkas kegiatan internasionalnya, termasuk meninggalkan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.