Kena Demam Q saat Bertugas, Tentara Inggris Gugat Kementerian

LONDON, KOMPAS.com - Mantan tentara di Inggris menggugat Kementerian Pertahanan karena gagal melindungi dirinya dari penyakit demam Q di Afghanistan.

Diwartakan Sky News, Senin (21/1/2019), Wayne Bass mengatakan hidupnya hancur akibat kegagalan Angkatan Darat Inggris untuk menyediakan antibiotik yang bisa mencegahnya dari penyakit itu.

Bass sebelumnya bertugas di Batalion ke-2 Resimen Mercian, yang dikerahkan ke Provinsi Helmand pada 2011. Wilayah itu dikenal dengan keberadaan kelompok Taliban yang kuat.

Baca juga: Kabar Baik, Masker Pendeteksi Kanker Diuji Coba di Inggris

Sebagai informasi, demam Q dapat mengenai manusia yang disebabkan oleh infeksi bakteri usai menghirup debu dari kotoran hewan ternak yang juga terinfeksi.

Gejalanya dapat berupa demam tinggi, kedinginan atau berkeringat, serta nyeri dada saat bernafas.

Setelah tertular penyakit itu, Bass mengalami gejala mirip flu. Dokter dari militer kemudian mendiagnosisnya terkena demam Q.

Pria itu harus menghabiskan waktu di rumah sakit dan di pusat rehabilitasi Headley Court milik Kementerian Pertahanan di Surrey, namun antibiotik intravena gagal menyembuhkannya.

Demam biasanya berhasil diobati dengan antibiotik. Tapi Bass malah mengalami sindrom kelelahan kronis akibat demam Q.

Dia mengklaim mengalami kesakitan, sesak napas, dan kesulitan berjalan, disertai dengan gejala-gejala lainnya.

Program layanan kesehatan masyarakat Inggris, National Health Service, menyebutkan infeksi bakteri biasanya tidak berbahaya, namun dapat menyebabkan masalah serius pada sebagian orang.

Asuransi khusus militer di Inggris, Hillary Meredith Solicitor, menyatakan ini merupakan kasus pertama yang menguji tugas kementerian untuk melindungi pasukannya dari demam Q.

Baca juga: Pangeran Philip Alami Kecelakaan, Bolehkah Lansia di Inggris Menyetir?

"Kementerian Pertahanan memiliki tugas untuk melindungi prajurit terhadap risiko demam Q, yang dapat dicegah," kata Justin Glenister, mitra dari Hilary Meredith Solicitors.

"Ada beberapa kasus serupa yang sedang dipersiapkan," imbuhnya.

Kementerian Pertahanan Inggris enggan mengomentari kasus ini, meski proses hukum sedang berlangsung.