Thailand Kembali Tunda Pelaksanaan Pemilu hingga Maret

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemilihan umum Thailand untuk mengakhiri pemerintahan militer tampaknya harus kembali ditunda dari rencana 24 Februari.

Kemungkinan pemilihan baru akan dilangsungkan pada bulan Maret. Demikian disampaikan dua pejabat dari Komisi Pemilihan Umum Thailand, Selasa (15/1/2019).

Meski penundaan belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand, dua pejabat senior mengatakan kepada Reuters bahwa rencana menggelar pemilihan pada 24 Februari sulit diwujudkan karena kurangnya waktu persiapan.

"Pemilihan pada 24 Februari tidak dapat dilakukan karena Komis Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraannya," kata seorang pejabat senior di komisi.

"Sekarang ada dua kemungkinan tanggal.. pada 10 Maret atau 24 Maret," lanjut pejabat itu.

Baca juga: Wakil PM Thailand Bebas dari Tuduhan Skandal Jam Tangan Mewah

Pemerintahan militer yang telah memimpin selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan agar penundaan dilakukan satu bulan agar tidak berbarengan dengan agenda upacara penobatan raja di bulan Mei.

Upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan digelar pada 4-6 Mei 2019. Kemudian ada ritual kerajaan yang berlangsung selama 15 hari sebelum dan sesudah tiga hari pelaksanaan upacara.

Sementara Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan kepada wartawan, Selasa (15/1/2019), pemilihan akan digelar sebelum upacara penobatan.

"Kami harus mengatur kedua agenda itu bersama-sama, tetapi kami harus memberi waktu untuk persiapan penobatan terlebih dahulu," ujarnya dilansir Channel News Asia.

Dua partai politik terbesar di Thailand dikabarkan juga tidak keberatan dengan adanya penundaan tersebut.

Di bawah undang-undang yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Thailand harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam pemilu dalam waktu 60 hari usai pemilihan.

Kemudian parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari sejak hasil pemilu diumumkan dan raja harus memimpin pembukaan parlemen.

Pemerintah mengatakan, agenda politik ini bisa berbenturan dengan upacara penobatan.

Upacara penobatan raja baru Thailand ini menjadi penting dan akan menjadi yang pertama bagi sebagian besar penduduk Thailand.

Raja Vajiralongkorn (66) telah mulai bertugas segera setelah sang ayah yang menjabat raja sebelumnya selama 70 tahun, meninggal pada 2016.

Meski demikian raja baru belum secara resmi dinobatkan karena menunggu periode berkabung yang panjang usai.

Baca juga: Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Sementara itu, pemerintahan junta militer di Thailand bulan lalu telah mencabut larangan kegiatan politik yang berlaku sejak kudeta dan memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye.

Kabar penundaan pemilu kali ini juga telah mendorong protes warga yang turun ke jalan pada 6 Januari lalu di Bangkok, ajang yang akan langsung dibubarkan jika larangan kegiatan politik masih berlaku.