Jelang Pemilu, Bangladesh Tutup Akses ke Kamp Pengungsi Rohingya

DHAKA, KOMPAS.com - Pemerintah Bangladesh bakal menutup akses keluar masuk menuju kamp-kamp pengungsi Rohingya menjelang diselenggarakannya pemilihan umum pada Minggu (30/12/2018) mendatang.

Melansir dari Dhaka Tribune, penutupan tersebut akan dilangsungkan selama tiga hari mulai sejak Sabtu (29/12/2018) malam hingga Senin (31/12/2018) pagi.

Selama penutupan berlangsung, warga Rohingya yang tinggal di perbatasan tenggara distrik Cox's Bazar tidak akan diizinkan untuk keluar dari kamp.

"Komisi pemilihan umum telah memerintahkan pihak berwenang di Cox's Bazar untuk mencegah para pengungsi dieksploitasi selama kampanye pemilu," kata komisioner pengungsi Bangladesh, Mohammad Abul Kalam, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Rencana Pemulangan Pengungsi Rohingya Tertunda Usai Pemilu Bangladesh

"Tindakan ini merupakan langkah keamanan. Embargo juga akan berlaku untuk para pekerja organisasi non-pemerintah (NGO). Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kamp kecuali untuk keadaan darurat," ujarnya kepada AFP.

Demi menjalankan penutupan tersebut, pihak kepolisian akan menambah penghalang yang dipasang di sekitar kamp.

Lebih dari 450 petugas polisi akan dikerahkan di kamp-kamp bersama penjaga perbatasan dan petugas keamanan dari komunitas.

Sebelumnya, Selasa (18/12/2018) pekan lalu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bangladesh, Helal Uddin Ahmed mengatakan, para pengungsi Rohingya dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk membuat kerusuhan atau melakukan kegiatan ilegal selama pemilu.

"Kandidat peserta pemilu mungkin akan mempekerjakan mereka untuk memberikan suara ilegal dan memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi saat penghitungan surat suara," kata Ahmed.

"Inilah mengapa komisi menginstruksikan pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk menutup semua kamp Rohingya pada 30 Desember," tambahnya.

Menurut berbagai sumber, delegasi asing juga dilarang mengunjungi kamp Rohingya sebelum dan selama pemilihan.

Inisiatif tersebut diambil untuk mengantisipasi petugas keamanan dan penegak hukum yang akan sibuk selama pemilu dan tidak dapat memberikan perlindungan kepada para delegasi.

Baca juga: Warga Rohingya Menolak Dipulangkan, Proses Repatriasi Kembali Batal