Presiden Palestina akan Bubarkan Parlemen, Hamas Meradang

RAMALLAH, KOMPAS.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjanjikan bakal segera melaksanakan keputusan pengadilan untuk membubarkan parlemen.

Pernyataan itu langsung mendapat kecaman dari kelompok Hamas, yang menguasai parlemen, dan menjadi perseteruan terbaru dengan Partai Fatah yang dipimpin Abbas.

"Kami beralih ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk membubarkan PLC (Dewan Legislatif Palestina) dan menyerukan untuk pemilihan parlemen baru dalam enam bulan."

"Dan kita harus melaksanakan (keputusan) ini segera," kata Abbasa dalam pertemuan dengan organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Sabtu (22/12/2018).

Perseteruan antara Partai Fatah dengan Hamas telah dimulai sejak 2007, ketika Hamas membawa pasukannya dan mengambil alih kendali pemerintahan di wilayah Gaza, dan menjalankan kekuasaan terbatasnya di sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel.

Baca juga: Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Semenjak itu, Dewan Legislatif Palestina (PLC), yang didominasi Hamas usai kemenangan telah atas Fatah dalam pemilu, sebagian besar telah dilumpuhkan.

Jika dilaksanakan, pembubaran parlemen akan tetap berlaku simbolis dan hanya makin menegaskan perpecahan politik antara Gaza dan Tepi Barat.

Abbas menuduh Hamas telah berupaya menghalangi upaya pemersatuan Palestina yang ditengahi Mesir. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Hamas.

Mesir telah berulang kali menengahi upaya kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan di Palestina, namun tidak ada yang sepenuhnya tercapai. Hamas dan Fatah yang saling menuding atas kegagalan yang terjadi.

Menurut Abbas, pembubaran parlemen akan dapat menekan Hamas agar mau menerima proposal rekonsiliasi nasional.

Yehiha Moussa, anggota parlemen dari Hamas memperingatkan bahwa pembubaran PLC hanya akan membawa pada kehancuran sistem politik di Palestina dan memicu kekacauan di negara itu.

"Pembubaran parlemen adalah cara untuk menuju kekacauan," kata Moussa kepada The Associated Press.

Kelompok Hamas kemungkinan besar akan tetap mengabaikan perintah pengadilan dan bersikeras bahwa PLC akan berakhir secara otomatis ketika parlemen baru telah dibentuk melalui pemilihan umum.

Baca juga: Presiden Palestina Beri Ultimatum Hamas untuk Serahkan Kendali Gaza