Pidato Soal Perdamaian, Suu Kyi Tak Sebut Krisis Rohingya

KATHMANDU, KOMPAS.com - Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi berkesempatan menyampaikan pidato tentang perdamaian dalam pertemuan internasional di Nepal, Sabtu (1/12/2018).

Dalam pidatonya, peraih hadiah Nobel Perdamaian itu menyerukan kepada negara-negara agar bekerja sama dalam mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama.

Namun Suu Kyi, yang tengah menghadapi kritikan internasional, justru tidak membahas tentang krisis Rohingya yang terjadi di negaranya.

"Dasar dari sebuah konflik adalah niat buruk yang berusaha menyakiti dan menghancurkan. Hal itu membuka jalan menuju konflik, yang pada gilirannya akan memunculkan siklus kebencian dan ketakutan, yang selalu berputar dan akhirnya memadamkan cahaya perdamaian," kata Suu Kyi.

Baca juga: Saat Aung San Suu Kyi Tak Disambut Hangat di KTT Asean

"Hanya dengan mendorong budaya perdamaian di dunia yang saling ketergantungan ini, dapat tercipta harmoni antara berbagai negara dan masyarakat," imbuhnya, dilansir AFP.

Namun tidak hanya Suu Kyi, para pejabat negara lain, yang hadir dalam pertemuan yang digelar oleh Universal Peace Foundation di Kathmandu itu, juga tidak menyebut sedikit pun tentang konflik kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine.

Pidato perdamaian Suu Kyi itu datang sehari setelah Kota Paris mengumumkan akan mencabut gelar kehormatan kebebasan yang sempat diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar itu.

Pencabutan gelar kehormatan serupa juga telah dilakukan oleh kota-kota Inggris lainnya, seperti Glasgow, Edinburgh, dan Oxford, yang memandang Suu Kyi gagal menentang penindasan Rohingya oleh militer Myanmar.

Krisis Rohingya terjadi usai militer Myanmar melancarkan operasi kekerasan terhadap etnis Muslim di Rakhine pada Agustus tahun lalu.

Operasi militer tersebut mendorong ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, dengan paling banyak menyeberang ke Bangladesh.

Baca juga: Paris akan Cabut Gelar Kehormatan Kebebasan dari Aung San Suu Kyi

Tim hak asasi PBB mengklaim telah menemukan bukti adanya kekerasan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembakaran dan menyerukan agar para jenderal militer Myanmar dituntus atas tindakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun militer Myanmar bersikeras bahwa tindakan keras mereka hanya ditujukan kepada kelompok militan Rohingya.