Kehabisan Material Baja, Korea Utara Berupaya Impor dari China

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara dikabarkan tengah mengalami krisis material baja untuk kontruksi. Pyongyang pun mendesak agar perusahaan perdagangannya dapat meningkatkan impor baja konstruksi dari China.

Menurut sumber yang berbasis di China, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah memberikan instruksi khusus kepada pelaku pedagangan negara meningkatkan pendapatan mata uang asing.

Hal itu dibutuhkan sehingga mereka dapat melakukan segala upaya untuk pengadaan material baja tersebut.

"Orang-orang di bidang perdagangan Korea Utara saat ini sedang dalam tekanan besar karena ini mandat khusus dari pusat partai (Kim Jong Un)," kata sumber kepada Radio Free Asia, seperti dilansir United Press International, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Korea Utara: Sanksi AS Tidak Manusiawi

Korea Utara saat ini sedang membutuhkan sejumlah besar baja untuk proyek konstruksi nasional berskala besar, termasuk pembangunan distrik Wonsan-Kalma dan kawasan Samjiyon.

"Akibat kekurangan material baja tersebut, pembangunan saat ini tertunda," kata sumber.

Material baja konstruksi termasuk dalam barang yang terkena sanksi internasional sehingga tidak bisa diimpor secara terbuka.

"Tidak peduli seberapa besar tekanan dari pemerintah yang mendorong impor baja, tidak mudah untuk mendatangkannya dari China, kecuali jika pembayaran dilakukan di muka," lanjut sumber.

"Karena masalah ini proses pembangunan di distrik pariwisata Wonsan dan Samjiyon terpaksa ditunda," tambahnya.

Menurut sumber lain di Dandong, China, yang terlibat perdagangan dengan Korea Utara, seorang eksekutif perdagangan Korea Utara baru-baru ini telah meminta pengadaan 800 ton baja.

Pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara telah menimbulkan dampak yang cukup besar, terutama di bidang pembangunan negara itu.

Sebelumnya, rencana survei kereta api yang bekerja sama dengan Korea Selatan, dalam upaya menghubungkan kembali jalur rel melintasi perbatasan juga sempat tertunda.

Namun Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB pada Jumat (23/11/2018), telah memberikan kelonggaran sehingga proyek sebagai bagian dari rekonsiliasi dua Korea itu dapat segera dilaksanakan.

Baca juga: PBB Beri Kelonggaran Sanksi Korea Utara untuk Proyek Kereta Api