Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korea Utara: Sanksi AS Tidak Manusiawi

Kompas.com - 23/11/2018, 21:27 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber UPI

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara melalui media milik pemerintah mengkritik Amerika Serikat dan sanksi yang dijatuhkannya sebagai tindakan tidak manusiawi.

Dilansir dari United Press International, saluran televisi milik pemerintah Korea Utara, Uriminzokkiri, merilis sebuah artikel pada Jumat (23/11/2018).

Dalam tulisan tersebut, Pyongyang menyalahkan pemerintah AS yang memberlakukan pelarangan perdagangan sejumlah barang kebutuhan, termasuk untuk anak-anak, seperti alat tulis dan mainan.

"AS telah dengan keras mennjatuhkan sanksi terhadap kami dan memblokir aktivitas perdagangan reguler serta pertukaran bisnis kami," tulis artikel tersebut.

Baca juga: PBB Pertimbangkan Lagi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Korea Utara

Artikel tersebut ditulis untuk memperingati 29 tahun berlakunya Konvensi PBB tentang Hak Anak, serta memuji sistem pendidikan di Korea Utara yang menawarkan pendidikan gratis dan wajib belajar selama 12 tahun.

"Menawarkan pendidikan gratis bagi anak-anak selama 12 tahun tanpa syarat apa pun tentu merupakan hal yang luar biasa, meski selama bertahun-tahun sanksi telah dijatuhkan kepada kami oleh AS dan para pengikutnya," lanjut tulisan tersebut.

Dirilisnya artikel itu sebagai bagian dari protes yang dilakukan Korea Utara terhadap sanksi internasional yang telah melarang perdagangan barang-barang dan material ke negaranya, terutama yang berhubungan dengan program pengembangan senjata.

Korea Utara telah berkali-kali mendesak agar sanksi yang dijatuhkan kepadanya dicabut. Pyongyang beralasan mereka telah membuat kemajuan dalam perundingan denuklirisasi dengan AS.

Oktober lalu, Korea Utara juga telah menyerukan tuntutan kepada komunitas internasional untuk mencabut sanksi terhadap negaranya.

Disampaikan Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Sung, dalam komite Majelis Umum PBB, adanya sanksi yang menekan negaranya telah membatasi aktivtas warga dan melanggar hak mereka untuk pembangunan.

Baca juga: Di DK PBB, Rusia dan China Minta Sanksi untuk Korea Utara Dilonggarkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com