Mike Pence: China Ingin Figur Presiden AS yang Berbeda

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menuding China sebagai penjahat yang cenderung mencampuri pemilu Kongres tahun ini, dengan menyebut negara tersebut ingin figur lain yang mengisi kursi kepresidenan AS.

Melansir AFP, Pence menuduh China melancarkan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memengaruhi opini publik di AS jelang pemilu Kongres yang digelar pada 6 November 2018.

"Terus terang, kepemimpinan Presiden Trump sedang bekerja, dan China menginginkan Presiden Amerika yang berbeda," katanya di Hudson Institute, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: FBI Tangkap Pria Terduga Pengirim Surat Berisi Racun ke Trump

"Tidak diragukan lagi, China mencampuri demokrasi Amerika," imbuhnya.

USA Today mewartakan, Pence juga menyebut China menggunakan cara yang proaktif dan memaksa untuk memanipulasi kebijakan domestik dan politik AS.

"Beijing telah memobilisasi aktor terselubung, kelompok front, dan saluran propaganda untuk mengubah persepsi orang Amerika tentang kebijakan China," katanya.

Pence juga melontarkan kritikan terhadap hak asasi manusia di China, di mana kemakmuran yang meningkat tidak mengarah pada reformasi HAM.

"Gelombang penganiayaan baru menimpa umat Kristen, Budha, dan Muslim China," ujarnya.

Pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump juga menuduh pemerintah China intervensi dalam pemilu AS dalam sesi Dewan Keamanan PBB.

Dia tidak menyodorkan bukti saat itu, dan pemerintah China dengan tegas menolak tuduhan tersebut.

Baca juga: Bantah Tulis Artikel Dongkel Trump, Wapres AS Siap Jalani Tes Kebohongan

Juru bicara untuk kementerian luar negeri China, Hua Chunying, menyebut tuduhan Pence tidak beralasan dan fitnah kejam terhadap China.

"China selalu mengikuti prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal orang lain, dan kami tidak tertarik ikut campur dalam urusan internal dan pemilihan umum AS," kata Hua.

"Masyarakat internasional telah mengetahui dengan sangat baik siapa yang tidak suka melanggar kedaulatan negara laian, mencampuri urusan internal negara lain dan mengesampingkan kepentingan negara lain," imbuhnya.