Korut Tak Berharap Deklarasi Berakhirnya Perang Korea Jika ...

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara tidak akan berharap adanya deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea 1950-1953, jika Amerika Serikat tidak menginginkannya.

Demikian laporan dari kantor berita Korea Utara KCNA, seperti diwartakan Yonhap pada Selasa (2/10/2018).

KCNA menyebut, mengakhiri Perang Korea 1950-1953 secara resmi akan memenuhi kepentingan semua negara yang mengharapkan perdamaian di Semenanjung Korea.

Namun, deklarasi semacam itu tidak boleh digunakan sebagai "hadiah" atau "bahan tawar-menawar" dalam perundingan denuklirisasi.

Baca juga: Korsel-Korut Mulai Bersihkan Ladang Ranjau di Zona Demiliterisasi

"Sekarang DPRK dan AS berambisi kuat usai membentuk hubungan baru untuk semangat pernyataan bersama pada 12 Juni. Ini cukup tepat untuk mengakhiri hubungan yang tegang," tulis KCNA.

DPRK merujuk pada nama resmi negara Pimpinan Kim Jong Un, Republik Rakyat Demokratik Korea.

"Tapi, jika AS tidak ingin diakhirinya perang, DPRK juga tidak akan terlalu berharap untuk itu," imbuhnya.

Korea Utara telah meminta AS untuk secara aktif terlibat dalam pembicaraan tentang mengakhiri Perang Korea.

Sebagai informasi, Perang Korea memang telah dihentikan pada 1953 dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai.

Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong Un telah menggelar pertemuan bersejarah di Singapura pada Juni lalu.

Keduanya sepakat untuk menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea. Namun, pembahasan denuklirisasi terhenti sejak kedua belah pihak berselisih tentang masalah deklarasi akhir perang.

Baca juga: Trump: Jika Saya Tak Terpilih, Kita Bisa Perang dengan Korut

Channel News Asia mewartakan, AS menginginkan Korea Utara melakukan perlucutan program senjata nuklir penuh dan mengambil langkah yang tidak dapat diubah untuk menyerahkan persenjataannya.

"Masalah deklarasi mengakhiri perang seharusnya telah diselesaikan setengah abad lalu, di bawah perjanjian gencatan senjata," tulis KCNA.

"Ini juga merupakan proses paling dasar dan utama untuk pembentukan hubungan baru DPRK-AS dan mekanisme perdamaian di semenanjung Korea, yang juga dilakukan AS," imbuhnya.