Pemerintah Singapura Diusulkan Punya Wewenang Tangkal "Berita Palsu"

SINGAPURA, KOMPAS.com - Sebuah komite yang dibentuk pemerintah Singapura dilaporkan mengusulkan sebuah wewenang untuk menangkal peredaran berita palsu.

Channel News Asia mewartakan Kamis (20/9/2018), Komite Seleksi memberikan 22 rekomendasi sepanjang sidang dengar pendapat Maret lalu.

Menteri Senior Transportasi, Komunikasi, dan Informasi Janil Puthucheary yang juga anggota komite berkata, berita palsu merupakan ancaman nyata yang dihadapi Singapura saat ini.

Baca juga: Mahathir Berjanji Tinjau Ulang Undang-undang Berita Palsu

"Kabar itu menempatkan keamanan nasional dalam bahaya berdasarkan bukti maupun perwakilan yang telah kami hadirkan," ujar Puthucheary.

AFP melaporkan, komite itu mempromosikan wewenang menghambat peredaran berita palsu, mencegat akun yang dikendalikan bots, dan mendiskreditkan sumber berita palsu.

Pemerintah berhak menutup maupun membuka portal informasi. Sementara informasi yang hanya dibagikan di khalayak terbatas tidak akan diganggu.

Sementara legislatif bisa mengesahkan adanya aturan di mana penyebar kabar palsu bisa diproses menggunakan hukum pidana.

Menteri Hukum dan Dalam Negeri K Shanmugam berkata, mereka telah menerima bukti adanya kampanye yang disponsori negara asing.

Bukti itu memperingatkan kesalahan sosial dalam masyarakat multi-etnis seperti Singapura bisa berdampak adanya perselisihan.

"Masalahnya sangat mendesak dan serius. Jadi saya pikir tanggapan negara juga mendesak dan serius," ujar Shanmugam dalam konferensi pers.

Pemerintah dalam pernyataan tertulis telah menerima rekomendasi komite itu, dan mempertimbangkan seperti apa implementasinya.

Usul itu ditentang aktivis HAM karena dikhawatirkan jika menjadi undang-undang bakal mengancam kebebasan berekspresi dan menangkal lawan politik.

Phil Robertson, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch berkata, masalah dasar pemerintah Singapura adalah terdapat cara pandang bias tentang apa itu "berita palsu".

Dia menjelaskan, komite itu dibentuk sebagai perlindungan politik. "Dengan alasan 'berita palsu', mereka bisa menyensor apa yang seharusnya dilihat warganya," tutur Robertson.

Baca juga: Malaysia Usulkan Penyebar Berita Palsu Dipenjara hingga 10 Tahun