Israel Setuju Terima 1.000 Imigran Yahudi Asal Etiopia

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pemerintah Israel menyatakan setuju untuk menerima sebanyak 1.000 imigran Yahudi asal Etiopia yang ingin pindah ke negara tersebut.

Melansir dari The New Arab, keputusan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (17/9/2018).

Dikatakan Netanyahu, komite khusus telah setuju untuk mengizinkan anggota komunitas yang telah memiliki anak yang lahir di Israel untuk berimigrasi.

Namun demikian, jumlah 1.000 orang itu hanyalah sebagian kecil dari total warga Yahudi asal Afrika yang ingin pindah ke Israel, yang berjumlah 8.000 orang.

Baca juga: Israel Sahkan Peraturan Kontroversial, Tentara Non-Yahudi Mundur

Tidak diketahui langkah selanjutnya pemerintah Israel terhadap sisa 7.000 orang Yahudi Afrika lainnya.

Selain itu, disampaikan juru bicara komunitas Etiopia di Israel, Alisa Bodner mengatakan, keputusan Netanyahu telah menimbulkan kekecewaan yang luar biasa.

Kekecewaan itu muncul lantaran pemerintah Netanyahu telah sepakat pada 2015 lalu, akan membawa sisa orang dari komunitas Etiopia yang bermigrasi ke Israel.

Namun setelah upaya penyatuan kembali ratusan keluarga yang terpisah ditangguh pada awal tahun ini karena Israel gagal menyisihkan dana untuk imigrasi warga Etiopia tahun depan, kini pemerintah Netanyahu mengumumkan hanya menerima umat Yahudi.

Para keluarga imigran Etiopia menyebut pemerintahan Netanyahu telah bertindak diskriminatif.

Selain itu, banyak dari 8.000 umat Yahudi Etiopia yang berimigrasi dan memiliki keluarga di Israel, tapi tidak dianggap umat Yahudi yang sama dengan penduduk Yahudi Israel. Mereka membutuhkan persetujuan imigrasi khusus.

Para umat Yahudi Etiopia itu juga diketahui telah mengalami diskriminasi yang luas di Israel.

Baca juga: Parlemen Israel Sahkan Hukum Negara-Bangsa Yahudi

Tindakan diskriminasi tersebut ditunjukkan dalam kebijakan pemerintah Israel yang dianggap rasis, seperti memaksa perempuan Etiopia untuk mendapat suntikan kontrasepsi, menghancurkan darah yang didonorkan oleh orang Etiopia, serta kekerasan aparat polisi.

Hal itu bertentangan dengan Hukum Pengembalian Israel, yang disahkan pada 1950, di mana seluruh orang Yahudi di dunia berhak untuk menetap dan tinggal di Israel.

Selain itu, Israel juga menyangkal hak kembali bagi warga Palestina yang keturunannya melarikan diri atau secara paksa diusir selama pembentukan negara Israel pada tahun 1948.