Mantan Presiden Taiwan Serukan Referendum untuk Tentukan Hubungan dengan China

TAIPEI, KOMPAS.com - Mantan presiden Taiwan menyerukan agar digelarnya referendum untuk menentukan apakah pemerintahan pulau itu ingin menjadi bagian dari China.

Chen Shui-bian, mantan presiden Taiwan yang sempat dipenjara karena kasus korupsi, menyarankan kepada Presiden Tsai Ing-wen, dari Partai Progresif Demokratik yang mendukung kemerdekaan agar mendorong digelarnya referendum.

Melansir dari SCMP, Chen mengatakan, dengan referendum maka dunia akan tahu apa yang diinginkan rakyat Taiwan, termasuk jika mereka tidak ingin menjadi bagian dari China.

Ditambahkan Chen bahwa saat ini sudah waktunya bagi Taipei untuk mengambil tindakan daripada terus mempertahankan status quo, terutama di tengah tekanan militer dan diplomatik oleh China.

"Kita tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah menggunakan cara-cara demokratis untuk melawan China," kata dia seperti dikutip surat kabar Jepang, Sankei.

Baca juga: Taiwan Terancam Kehilangan Tiga Lagi Negara Sekutunya

Chen menjabat sebagai presiden Taiwan pada 2000 hingga 2008 dan dijatuhi hukuman penjara 19 tahun atas kasus korupsi bersama dengan istrinya Wu Shu-chen.

Namun pada Januari 2015, Chen dibebaskan bersyarat dengan alasan kesehatan medis.

Tak hanya menyarankan untuk digelarnya referendum, Chen juga menyampaikan sejumlah saran lainnya yang ditujukan kepada pemerintahan Tsai Ing-wen.

Chen mengingatkan kepada Presiden Tsai agar tidak terlalu berharap pada pemerintahan AS yang menurutnya hanya memanfaatkan Taiwan sebagai pion dalam perang dagangnya dengan China.

"Taiwan telah lama menjadi kartu AS melawan China. Presiden Tsai seharusnya tidak terlalu berharap banyak dari pemerintahan Donald Trump," kata Chen.

Sebaliknya, Chen menyarankan kepada pemerintah Tsai untuk lebih baik dalam memperlakukan Jepang, yang menurutnya telah lebih ramah dengan Taiwan sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Chen yang dibebaskan bersyarat pada 2015 mengatakan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan padanya atas tuduhan korupsi berlatar belakang politik.

Namun komentarnya kepada media diperkirakan akan mendorong tuduhan bahwa dirinya telah melanggar ketentuan pembebasan bersyarat medisnya.

Baca juga: Taiwan Eksekusi Mati Pelaku Pembunuhan Mantan Istri dan Anak