Niat China Cabut Aturan Pembatasan Jumlah Anak Makin Nyata

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China nampaknya segera mencabut pembatasan jumlah anak yang selama ini diberlakukan. Demikian disampaikan media pemerintah, Senin (27/8/2018).

Harian Procuratorate Daily mengabarkan, pemerintah sedang merancang sebuah undang-undang baru yang akan mengakhiri kebijakan keluarga berencana kontroversial yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Undang-undang baru ini nantinya akan menghapus aturan kontroversial yang ditegakkan lewat hukuman denda hingga aborsi dan sterilisasi paksa.

Baca juga: China Resmi Mencabut Kebijakan Satu Anak

Harian tersebut juga mengabarkan, aturan baru ini nantinya akan menghapus semua hal terkait "keluarga berencana", yang membatasi warga China memiliki anak lebih dari dua orang.

Rancangan undang-undang ini akan diajukan ke parlemen, Kongres Rakyat Nasional pada 2020.

Partai Komunis China mulai memberlakukan kebijakan satu anak pada 1979 untuk memperlambat pertumbuhan populasi. Pembatasan itu kemudian dilonggarkan menjadi dua anak pada 2016 setelah data menunjukkan sebagian besar warga negeri itu berusia tua.

Pemerintah khawatir penduduk yang menua akan memengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang pada ujungnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sementara ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan bisa memicu masalah sosial di China.

Meski warga akhirnya diizinkan memiliki dua orang anak, ternyata jumlah kelahiran tidak meningkat. Sehingga muncul spekulasi pemerintah akan terus melonggarkan aturan ini.

Rancangan undang-undang ini dibicarakan dalam rapat Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, sebuah lembaga pembuat undang-undang yang dipimpin Presiden Xi Jinping.

Usulan lain terkait masalah ini adalah "masa tenang" selama satu bulan setelah pasangan suami istri bercerai. Di masa itu kedua pihak bisa membatalkan rencana perceraian mereka.

Kabar rencana aturan baru ini langsung memicu komentar warga di media sosial.

"Jadi pemerintah ingin kita menghasilkan lebih banyak bayi dan mengurangi perceraian?" ujar seorang pengguna Weibo.

Di bawah kebijakan satu anak, warga yang memiliki dua anak dijatuhi hukuman denda dalam jumlah besar.

Sejumlah perempuan bahkan dipaksa menggugurkan janin dalam kandungannya dan yang lain dipaksa menjalani sterilisasi.