PBB: Tak Ada Indikasi Penghentian Kegiatan Nuklir Korea Utara

WINA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Nuklir PBB mengatakan belum melihat adanya indikasi kegiatan nuklir di Korea Utara telah berhenti, meskipun Pyongyang telah berjanji untuk melakukan denuklirisasi.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam laporannya mengatakan, kelanjutan dan pengembangan lebih jauh dari program nuklir Korea Utara dan pernyataan terkait oleh negara itu telah menjadi penyebab keprihatinan serius.

Laporan tersebut dipublikasikan pada Senin (20/8/2018) malam oleh Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano, sebelum disampaikan dalam pertemuan dewan badan tersebut pada September mendatang.

Meski demikian, laporan tersebut hanya berdasarkan hasil pemantauan terhadap informasi sumber terbuka dan citra satelit.

Baca juga: IAEA Siap untuk Menginspeksi Proses Denuklirisasi Korea Utara

Hal tersebut menyusul pengusiran yang sempat dilakukan Pyongyang terhadap staf IAEA saat mengunjungi situs nuklir Yongbyon pada 2009.

Sejak saat itu Pyongyang telah menolak memberikan izin inspeksi IAEA di wilayahnya.

"Karena badan masih tidak dapat melakukan verifikasi langsung di DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea), pengetahuan tentang program nuklir mereka terbatas."

"Dan dengan kegiatan nuklir yang terus dilakukan di negara itu, pengetahuan yang dimiliki terus menurun," kata IAEA dalam laporan itu dilansir AFP.

Masih menurut laporan tersebut, antara akhir April hingga awal Mei, ada indikasi pengoperasian pembangkit tenaga yang menjalankan laboratorium radiokimia di situs Yongbyon.

Meski demikian pengoperasian pembangkit tenaga tersebut tidak cukup lama untuk dapat menghasilkan inti lengkap dari reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir eksperimental.

Baca juga: Korut Masih Terus Bangun Fasilitas Nuklir Yongbyon

Badan pengawas nuklir PBB juga melihat indikasi yang sesuai dengan penggunaan fasilitas pengayaan sentrifugasi yang dilaporkan ada di dalam pabrik, termasuk pengoperasian unit pendingin.

Denuklirisasi Korea Utara merupakan salah satu poin dalam kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura pada Juni lalu, meski tanpa menyebutkan detailnya.