Pemerintah India Perintahkan Inspeksi 9.000 Tempat Penampungan Anak

NEW DELHI, KOMPAS.com - Otoritas India telah memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap setidaknya 9.000 tempat perlindungan anak-anak yang telantar dan yatim.

Melansir dari AFP, langkah tersebut menyusul terjadinya gelombang skandal pelecehan seksual yang mengejutkan negara itu.

Menteri Pembangunan Wanita dan Anak, Maneka Gandhi mengatakan, kepada surat kabar Indian Express, dalam wawancara yang diterbitkan Rabu (8/8/2018), bahwa penyelidikan akan mencakup pemeriksaan latar belakang pemilik serta pengelola tempat-tempat perlindungan.

Laporan yang diterima pihak berwenang pada bulan ini menemukan tindakan pelecehan seksual terhadap lebih dari 30 anak perempuan terjadi di sebuah tempat penampungan yang didanai pemerintah di negara bagian Bihar.

Baca juga: Tujuh Orang dalam Satu Keluarga Ditemukan Tewas di India

Selain itu, Kepolisian India pada pekan ini telah menahan lima orang yang diduga telah melakukan pelecehan di tempat penampungan di negara bagian Uttar Pradesh.

Dalam kasus itu, 24 anak perempuan dapat diselamatkan setelah salah satu dari mereka berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi tentang penganiayaan yang terjadi di tempat penampungan tersebut.

"Saya telah meminta Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak (NCPCR) untuk memastikan bahwa audit sosial terhadap seluruh institusi pengasuhan anak itu selesai dalam jangka waktu 60 hari ke depan," kata Gandhi.

Ditambahkan Gandhi, inspeksi yang dilakukan termasuk akan melihat fasilitas dasar dan kondisi anak-anak.

Sebuah studi pemerintah pada 2017 mengungkapkan, setengah dari sekitar 9.000 institusi pengasuhan anak di India tidak terdaftar.

Baca juga: Praktisi Ilmu Hitam Diduga Membunuh Satu Keluarga di India

Pihak kementerian mengakui kemungkinan adanya lembaga penampungan lain yang tidak tercatat dan menyerukan pendiria pusat penampungan perempuan dan anak-anak di setiap negara bagian.

"Itulah satu-satunya cara agar mereka tetap aman," katanya kepada Indian Express, menambahkan bahwa dana pemerintah dapat diberikan untuk pembangunan fasilitas baru tersebut.