Rusia Desak Dewan Keamanan PBB Cabut Sanksi bagi Korut

NEW YORK, KOMPAS.com - Rusia mengatakan, Dewan Keamanan PBB seharusnya mempertimbangkan untuk mencabut sanksi internasional bagi Korea Utara (Korut).

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sebagaimana diwartakan AFP via FirstPost Kamis (14/6/2018).

Sepanjang 2017, dewan keamanan PBB telah mengeluarkan tiga jenis sanksi ekonomi kepada Korut setelah melakukan uji coba senjata nuklir dan rudal balistik.

Baca juga: Dianggap Merangkul Korut, Perancis Pertanyakan Kebijakan Trump

Nebenzia menjelaskan, usulan pencabutan sanksi bisa dipertimbangkan mengingat Korut sudah menunjukkan iktikad baik untuk denuklirisasi.

"Saya pikir harus ada aksi timbal balik, dua arah. Tentu, pihak lain harus punya keberanian juga untuk melangkah maju," kata Nebenzia.

Komentar Nebenzia mendukung pernyataan China yang pada Selasa (12/6/2018) mengusulkan adanya pengurangan sanksi kepada Pyongyang.

AFP mewartakan, banyak diplomat memuji langkah PBB yang menaikkan tekanan sehingga Pemimpin Korut, Kim Jong Un, menawarkan perundingan.

Pertemuan itu kemudian terjadi antara dia dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Hotel Capella, Singapura, pada Selasa.

Nebenzia, yang menjabat sebagai presiden dewan untuk Juni berujar, dia belum mengatur pertemuan membahas hasil pertemuan Trump dan Kim.

"Bakal sangat menarik untuk mendengarkan pernyataan mereka yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut," kata Nebenzia.

Ketua Komite Sanksi DK PBB, Karel van Oosterom, menyatakan sampai ada diskusi lebih lanjut, sanksi terhadap Korut bakal tetap digalakkan.

"Kami akan melanjutkan tekanan terkuat melalui implementasi secara penuh dari sanksi itu," kata Duta Besar Belanda untuk PBB tersebut.

Sebelumnya, Trump dan Kim menandatangani dokumen yang diklaim sangat "komprehensif" berisi empat poin kesepakatan.

Antara lain, AS dan Korut bakal membangun hubungan dan menciptakan perdamaian melalui denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.

Trump lalu memutuskan bakal menghentikan latihan militer gabungan antara AS dengan Korea Selatan (Korsel) yang biasanya digelar tahunan.

Dalam penilaian presiden 71 tahun itu, selain mahal, latihan berkode Foal Eagle dan Key Resolve itu juga cenderung provokatif.

Baca juga: China Usulkan Pengurangan Sanksi Internasional terhadap Korut