Perjanjian Penggantian Nama Macedonia Picu Perseteruan dengan Yunani

SKOPJE, KOMPAS.com - Presiden Macedonia Gjorge Ivanov pada Rabu (13/6/2018) enggan menandatangani perjanjian bersejarah yang bakal mengubah nama negara itu karena akan melanggar konstitusi.

Dia mengklaim penggantian nama Macedonia menjadi Republik Macedonia Utara memberikan terlalu banyak konsesi kepada Yunani.

"Perjanjian berbahaya seperti itu, yang sebenarnya unik dalam sejarah manusia, tapi memalukan dan tidak dapat diterima bagi saya," katanya dalam wawancara di televisi.

"Itu melanggar konstitusi dan undang-undang. Saya tidak akan melegalkan perjanjian ilegar," ucapnya.

Baca juga: Aksi Demonstrasi di Yunani Tuntut Macedonia Ubah Nama

Kesepakatan dicapai oleh perdana menteri kedua negara dan akan ditandatangani menteri luar negeri masing-masing pada pekan ini.

Selanjutnya, parlemen Macedonia akan mengambil suara. Jika disetujui, tanda tangan Ivanov bakal diperlukan.

Namun, jika presiden menolak untuk meneken, maka perjanjian itu akan kembali ke parlemen untuk melakukan pemungutan suara lagi.

Ivanov harus menandatangani perjanjian jika telah disahkan untuk kedua kalinya.

Sengketa nama yang menghalangi Macedonia untuk bergabung dengan lembaga internasional seperti NATO, telah membangkitkan sentimen nasionalis yang kuat.

Hubungan dengan Yunani menegang sejak negara Balkan itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia pada 1991.

Yunani berpendapat, nama "Macedonia" menyiratkan klaim atas wilayah itu dan ada provinsi di Yunani yang memiliki nama sama. Provinsi Macedonia di Yunani merupakan tempat kelahiran Alexander Agung.

Baca juga: Kisah Cinta Pengungsi Irak dan Penjaga Perbatasan Macedonia

Oposisi di Yunani keberatan dengan penggunaan nama "Macedonia" untuk negara tetangga mereka karena khawatir terhadap klaim teritorial.

Sementara, oposisi di Macedonia menilai, penggantian nama negara dapat menjadi ancaman terhadap identitas nasional.