Gaya Hidup Mewah Istri Najib Razak Jadi Sorotan Warga Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pada awal 2015, saat warga Malaysia mengeluhkan rencana pemerintah membebankan pajak konsumsi, namun istri PM Najib Razak, Rosmah Mansor malah mengeluhkan naiknya tarif salon langganannya.

Keluhan itu disampaikan Rosmah secara publik. Dia mengatakan, akibat pajak itu dia harus membayar 1.200 ringgit atau sekitar Rp 4,2 juta untuk sekali mengecat rambut.

Dengan ringan Rosmah mengeluhkan ongkosnya mengecat rambut di saat penghasilan rata-rata warga Malaysia adalah 900 ringgit atau sekitar Rp 3,2 juta.

Komentar Rosmah itu tentu saja memicu amarah warga Malaysia, yang sudah kerap melihat perempuan itu mengenakan jam tangan atau membawa tas-tas mewah dalam acara-acara kenegaraan bersama suaminya.

Baca juga: Klaim Terima Ancaman, Najib Razak Minta Perlindungan Polisi

Namun, dengan ketatnya kontrol pemerintah terhadap media maka kritik terbuka atas gaya hidup mewah Rosmah tidak bisa dilakukan.

Kini setelah penggeledahan kepolisian akhir pekan lalu yang menyita banyak tas mewas antara lain dengan merek Hermes, perhatian publik Malaysia kembali tertuju kepada Rosmah.

Media independen dan sebagian warga  Malaysia kembali mempertanyakan bagaimana Rosmah bisa mengongkosi gaya hidup mewahnya itu.

Banyak warga Malaysia yang membandingkangaya hidup Rosmah dengan Imelda Marcos, yang meninggalkan 1.200 pasang sepatu saat suaminya, Ferdinand Marcos dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden Filipina pada 1986.

Namun, Rosmah berusaha membela gaya hidupnya itu.

"Sebagian perhiasan dan pakaian saya beli dengan uang saya sendiri. Di mana salahnya?" kata perempuan berusia 66 tahun itu dalam biografi yang diterbitkan 2013.

Baca juga: Skandal 1MDB, Komisi Anti-korupsi Malaysia Bakal Panggil Najib Razak

"Sebagai perempuan dan istri seorang pemimpin negara, saya harus menjaga penampilan. Jika saya berpenampilan buruk maka akan memalukan Malaysia juga," tambah dia.

Lewat firma hukumnya, pada Sabtu (19/5/2018),  Rosmah merilis pernyataan untuk menanggapi berbagai pertanyaan media dan meminta pemerintah mengikuti koridor hukum untuk menghindari pengadilan publik.