Berseteru dengan Duterte, Ketua MA Filipina Dipecat

MANILA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung Filipina, Jumat (11/5/2018), memberhentikan ketuanya yang terus berada di bawah tekanan usai berseteru dengan Presiden Rodrigo Duterte terkait kampanye perang melawan narkoba yang kontroversial.

Ketua MA Maria Lourdes Sereno adalah satu dari para petinggi Filipina yang menjadi "sasaran tembak" setelah mengkritik kebijakan Presiden Duterte.

"Keputusan ini berlaku secepatnya tanpa membutuhkan tindakan lanjutan dari pengadilan," kata juru bicara MA Filipina, Theodore Te.

Dalam sidangnya, Mahkamah Agung memutuskan Sereno, perempuan pertama yang menjadi ketua MA, gagal melaporkan aset dan kewajiban lainnya selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga : Duterte Bakal Hentikan Pengiriman Pekerja Filipina ke Kuwait

Sereno tentu saja membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Selain itu, Sereno juga menghadapi upaya pemakzulan dirinya di majelis rendah, sebuah langkah yang diyakini sebagian kalangan sebagai upaya Duterte menyingkirkan musuh-musuh politiknya.

"Kondisi negara saat ini adalah seseorang yang dianggap sebagi musuh sang pemimpin maka dianggap sah untuk dilecehkan, diintimidasi, dan dipersekusi," ujar Sereno yang bertekad melawan upaya untuk menyingkirkannya itu.

Bulan lalu, Duterte meminta kepada para anggota parlemen untuk mempercepat proses untuk menyingkirkan Sereno.

Sereno dituduh tidak membayar pajak sebesar 2 juta peso atau sekitar Rp 537 juta, menggunakan uang negara untuk menginap di hotel mewah, membeli mobil dinas mewah, dan bepergian dengan menggunakan penerbangan kelas satu.

Sereno adalah ketua mahkamah agung kedua yang dipecat. Pendahulunya, Renato Corona dipecat pada 2012 karena dituduh melakukan korupsi.

Saat itu, Presiden Benigno Aquino mengatakan, pemecatan Corona merupakan bagian dari reformasi anti-suap yang digelarnya. Namun, sebagian orang melihat langkah itu sebagai cara Aquino mengendalikan pengadilan.

Perseteruan Duterte dan Sereno pertama kali terjadi pada 2016 ketika sang ketua MA mengkritik salah satu kebijakan Presiden Duterte.

Baca juga : Duterte: Larangan Warga Filipina Bekerja di Kuwait Berlaku Permanen

Saat itu Duterte meminta para hakim yang menurutnya terkait dengan perdanganan narkoba menyerahkan diri ke kepolisian.

Para pengkritik lain juga tak luput dari ancaman Duterte mereka adalah senator Leila De Lima, Komisi HAM, dan jaksa anti-korupsi yang menyelidiki dugaan Duterte diyakini menyembunyikan sebagian besar harta kekayaannya.