Usai Kalahkan ISIS, Irak Gelar Pemilu

BAGHDAD, KOMPAS.com - Jutaan warga Irak akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang digelar pada 12 Mei 2018.

Ini merupakan pemilu pertama Irak sejak mengalahkan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Pemerintah Irak mengumumkan, telah memukul mundur ISIS pada Desember 2017.

Pemilu menjadi harapan baru agar terbentuk pemerintahan inklusif sehingga dapat menangkal skandal korupsi yang meluas.

Perdana Menteri Haider al-Abadi akan menghadapi dua penantang, yaitu mantan perdana menteri Nuri al-Maliki dan mantan menteri transportasi Hadi al-Ameri.

Baca juga : Irak Kembali Kerahkan Jet Tempur ke Suriah untuk Serang Markas ISIS

Pada Kamis (10/5/2018), pemilih dari kalangan pasukan keamanan telah memenuhi tempat pemungutan suara untuk mengawali pemilu, sebab mereka akan bertugas untuk mengamankan jalannya pemilu nasional pada Sabtu (12/5/2018).

Secara total, ada satu juta tentara, polisi, dan personel keamanan di seluruh Irak yang berpartisipasi dalam pemungutan suara yang ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat.

"Saya memberikan suara untuk masa depan keluarga saya, jadi orang baik akan mengisi posisi yang tepat," kata Khaled yang berprofesi sebagai polisi.

Sekolah di Baghdad juga diubah menjadi tempat pemungutan suara dan pasukan pengawal presiden menunggu untuk memilih.

Pasukan polisi khusus Ahmed Qassem mengatakan, dia akan memilih kandidat yang membantu rakyat miskin dan memberantas korupsi.

"Yang paling penting, masyarakat memilih perwakilan mereka dan siapa yang akan menjadi perdana menteri," ucapnya.

Baca juga : Jurnalis Pelempar Sepatu ke Bush Maju dalam Pemilihan Irak

Sejumlah antisipasi di bidang keamanan telah dipersiapkan, seperti bandara dan penyeberangan di perbatasan akan ditutup selama 24 jam selama pelaksanaan pemilu.

Hampir 7.000 kandidat dari partai yang berbeda akan berebut mengisi 329 kursi di Parlemen Irak.

"Tentu saja ada persaingan antara tiga daftar utama untuk jabatan perdana menteri, tetapi itu tidak akan berdampak pada sistem yang dikontrol oleh kelompok tertentu," kata analis yang berbasis di Yordania, Adel Mahmud.