Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

KHARTOUM, KOMPAS.com - Presiden Sudan Omar al-Bashir memutuskan memecat menteri luar negerinya, Ibrahim Ghandour, setelah dia mengungkap situasi perekonomian negara yang memburuk.

"Presiden Omar al-Bashir telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Profesor Ibrahim Ghandour dari jabatannya sebagai menteri urusan luar negeri," tulis kantor berita pemerintah, SUNA, mengutip surat keputusan presiden, Kamis (19/4/2018).

Sehari sebelumnya, Rabu (18/4/2018), Ghandour telah membuat pengumuman di hadapan anggota parlemen jika kementeriannya selama beberapa bulan terakhir tidak mampu memenuhi tanggung jawab menggaji para diplomatnya di luar negeri.

Selain itu, Ghandour juga mengaku jika kementerian luar negeri sudah tidak dapat membayar sewa untuk beberapa misi diplomatik di sejumlah negara karena kekurangan dana.

Baca juga: Kekurangan Dana, Diplomat Sudan Beberapa Bulan Tak Terima Gaji

"Selama berbulan-bulan para diplomat Sudan belum menerima gaji dan ada beberapa penundaan pembayaran sewa untuk misi diplomatik," kata Ghandour saat itu.

Sudan tengah menghadapi kesulitan keuangan di tengah situasi krisis ekonomi negara Afrika timur yang semakin buruk.

Ghandour mengaku telah berupaya meminta bantuan bank sentral namun tetap belum dapat memperoleh dana untuk menggaji para diplomatnya.

Kesulitan keuangan tersebut membuat sejumlah duta besar dan diplomat Sudan dalam misi di luar negeri kini mengaku ingin kembali ke Khartoum.

Sebelum menjabat menteri luar negeri pada Juni 2015, Ghandour adalah profesor di Universitas Khatroum yang diangkat menjadi asisten utama presiden pada Desember 2013.

Profesor Ghandour dikenal sebagai seorang negosiator handal. Berkat upayanya diplomasinya, AS mencabut embargo ekonomi yang sudah berlangsung dua dekade pada Oktober 2017.

Namun demikian, pihaknya belum dapat meyakinkan Washington untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Hal itu menyulitkan Khartoum dalam mencari pinjaman internasional.

Baca juga: Diduga Terlibat Eksploitasi Seksual, PBB Tarik Pasukan di Sudan Selatan

Perekonomian Sudan makin terpuruk setelah berpisahnya wilayah selatan menjadi negara merdeka pada 2011, mengambil sekitar 75 persen pendapatan dari minyak bumi.

Laju inflasi melonjak sekitar 56 persen, memicu kelangkaan bahan bakar dan kenaikan harga bahan makanan.

Protes sempat terjadi pada Januari dan ratusan demonstran ditahan oleh pasukan keamanan. Namun sebagian besar kini telah dibebaskan dengan perintah presiden.