Atasi Gizi Buruk di Korea Utara, PBB Butuh Dana Rp 1,5 Triliun

NEW YORK, KOMPAS.com - PBB membutuhkan dana senilai 111 juta dollar AS atau Rp 1,5 triliun untuk memberi bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.

Laman resmi PBB pada Kamis (12/4/2018), bantuan tersebut termasuk untuk mengatasi gizi buruk di negara pimpinan Kim Jong Un, di mana anak-anak tak mendapat cukup makan.

"Bantuan kemanusiaan penting bagi jutaan masyarakat biasa yang hidup di Korea Utara," ucap Koordinator PBB untuk negara Asia, Tapan Mishra.

Selain untuk program perbaikan gizi, dana tersebut bakal digelontorkan untuk membangun akses kesehatan, ketahanan pangan, dan proyek air bersih.

Baca juga : Korea Utara Siap Bicarakan Denuklirisasi dengan AS

Berdasarkan laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), ketegangan politik di Korea Utara telah menyebabkan kekurangan pangan, gizi buruk anak, dan kurangnya nutrisi bagi penduduk di seluruh negara.

Lebih dari 10 juta orang, atau sekitar 40 persen populasi Korea Utara diyakini membutuhkan bantuan kemanusiaan.

"Gizi buruk terus menjadi perhatian utama. Masyarakat kesulitan mendapatkan akses kesehatan," ucap Mishra, seperti dilansir dari The Independent.

Pada tahun lalu, PBB hanya mendapatkan dana sebesar 30 persen dari target 114 juta dollar AS untuk bantuan kemanusiaan di Korea Utara.

PBB berencana untuk memberikan bantuan kepada 18 juta warga Korea Utara, namun hanya 6,5 juta yang mendapatkan manfaatnya.

Sejumlah sanksi yang diberikan kepada Korea Utara telah menargetkan impor dan ekspor minyak, gas, tekstil, dan makanan laut.

PBB juga meminta agar semua orang yang memiliki paspor Korea Utara untuk tidak diizinkan bekerja di negara lain.

Baca juga : Jelang Pertemuan AS-Korea Utara, Kenapa Jepang Justru Khawatir?

Negara-negara di dunia diperbolehkan untuk membekukan aset kapal barang Korea Utara, apabila menolak diperiksa.

Sebelum Korea Utara mulai menawarkan perdamaian dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, pemerintah Negeri Paman Sam berkeinginan untuk membekukan semua aset Kim Jong Un, melarang perjalanannya ke luar negeri, dan melarang total impor minyak ke Korea Utara.

AS dan Korea Utara dijadwalkan akan bertemu di sebuah lokasi pada Mei 2018. Namun, tidak ada pembicaraan untuk menghentikan sanksi sampai Kim mengakhiri program pengembangan senjata nuklir.