Vanuatu Bantah Izinkan China Bangun Pangkalan Militer

CANBERRA, KOMPAS.com - Pemerintah Vanuatu, Selasa (10/4/2018), menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengizinkan China membangun pangkalan militer di wilayahnya.

Pernyataan ini dibuat setelah sebuah laporan mengabarkan rencana Beijing ini yang memicu kekhawatiran Australia dan Selandia Baru.

Harian The Sydney Morning Herald mengatakan, China telah mendekati negara Pasifik itu terkait kemungkinan membangun pangkalan militer di negeri tersebut.

Harian terbitan Australia itu mengutip sejumlah sumber menyebut rencana itu akan diawali kesepakatan untuk mengizinkan kapal-kapal AL China merapat di pelabuhan Vanuatu untuk pengisian bahan bakar.

Baca juga : Pangkalan Militer China di Afrika Resmi Beroperasi

Selanjutnya, kesepakatn itu akan meningkat dengan pembangunan pangkalan militer permanen. Kabar ini tentu saja menjadi perhatian serius Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Namun, Menlu Vanuatu Ralph Regenvanu menepis kabar tersebut.

"Tak seorang pun dari pemerintah Vanuatu melakukan pembicaraan soal pembangunan pangkalan militer di negeri kami," kata Regenvanu kepada Radio ABC.

"Kami adalah negara netral, kami tak tertarik dengan militerisasi, kami juga tak tertarik dengan pembangunan pangkalan militer di wilayah kami," tambah dia.

Sementara itu Menlu Australia Julie Bishop yang baru saja berkunjung ke Vanuatu bersama Pangeran Charles pekan lalu, menekankan hubungan baik negerinya dengan Vanuatu.

"Kami memiliki hubungan baik dengan Vanuatu dan saya percaya Australia masih menjadi partner strategis Vanuatu," ujar Bishop.

Baca juga : Pangkalan Militer China di Laut China Selatan Siap Digunakan

Sedangkan PM Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, dia tak bisa menilai keabsahan kabar yang dimuat The Sydney Morning Herald.

"Yang bisa saya katakan adalah kami tetap memantau aktivitas di Pasifik dan Selandia Beru menentang bentuk militerisasi di Pasifik," kata Ardern.