Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Demo Ribuan Mahasiswa Bangladesh Bentrok, 100 Orang Terluka

Kompas.com - 09/04/2018, 23:01 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber AFP

DHAKA, KOMPAS.com - Ribuan pelajar di Bangladesh berunjuk rasa dengan melakukan protes dan "aksi duduk" pada Senin (9/4/2018). Aksi tersebut berujung bentrok yang menyebabkan sedikitnya 100 orang cedera.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan kuota yang dianggap diskriminatif untuk lapangan pekerjaan di pemerintahan demi kelompok golongan tertentu.

Pemerintah Bangladesh sebelumnya memutuskan menyisihkan 56 persen lapangan pekerjaan di pemerintahan dan layanan sipil bagi keluarga veteran perang kemerdekaan 1971 serta bagi kelompok minoritas yang kurang beruntung.

Aksi unjuk rasa bermula dari mahasiswa Universitas Dhaka yang memboikot kelas dan berkumpul di alun-alun utama sembari meneriakkan kata "Reformasi".

Baca juga: Pertama Kalinya, Menteri Myanmar Bakal Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Aksi protes kemudian menyebar di sejumlah perguruan tinggi negara di kota Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal, Rangpur, Sylhet dan Savar.

Total ribuan mahasiswa menggelar aksi di sejumlah titik. Polisi tidak bersedia menyebutkan jumlah pasti peserta aksi yang berujung bentrokan tersebut.

Pihak polisi sempat menembakkan peluru karet ke arah peserta aksi yang tercatat menjadi salah satu protes terbesar yang terjadi selama masa pemerintahan Perdana Menteri Shiekh Hasina.

Melihat dampak unjuk rasa, pemerintah akhirnya setuju untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

"Lebih dari 100 orang terluka. Mereka telah dirawat di rumah sakit dan tidak ada yang mengalami luka serius," kata Inspektur Polisi Bacchu Mia kepada AFP, Senin (9/4/2018).

Pemimpin Kelompok Mahasiswa, Hasan Al Mamun mengatakan, mereka akan menunda aksi protes setelah adanya janji dari peninjauan kembali oleh pemerintah.

Baca juga: Pesawat Maskapai Bangladesh Tergelincir di Bandara Kathmandu

"Kuota itu sangat diskriminatif. Karena sistem kuota, 56 persen pekerjaan di pemerintah disisihkan hanya untuk lima persen penduduk negara, sedangkan 95 persen penduduk lainnya harus bersaing untuk 44 persen lapangan pekerjaan yang tersisa," kata Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com