Jika Menang Pemilu, Mahathir Akan Evaluasi Investasi China di Malaysia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Para investor asal China yang menanamkan modal di Malaysia kemungkinan akan menghadapi masalah jika Mahathir Mohamad memenangkan pemilu.

Mahathir, mantan perdana menteri itu kini menjadi kandidat perdana menteri dari kubu oposisi. Dalam sebuah wawancara dia memaparkan pandangannya soal investasi China.

Mahathir mengatakan, Malaysia menyambut baik investasi dari China selama perusahaan negeri itu mempekerjakan warga lokal, membawa modal, dan teknologi ke Malaysia.

Namun, ujar politisi gaek berusia 92 tahun itu, dia tak melihat semua hal tersebut dilakukan para pengusaha China yang berinvestasi di Malaysia.

Baca juga : Mahathir Mohamad: Anggota Partai Pribumi Bakal Terjun ke Jalur Independen

"Kami tak mendapatkan apapun dari investasi. Kami tak menyukai itu," kata Mahathir di kantornya di Kuala Lumpur, Senin (9/4/2018).

Komentar Mahathir ini merefleksikan keprihatinan meluas atas investasi China di berbagai negara Asia mulai dari Australia hingga Sri Lanka.

Banyak negara berusaha mendapatkan keuntungan dari rencana China membangun infrastruktur bernilai ratusan miliar dolar.

Namun, di sisi lain banyak negara juga khawatir akan menjadi terlalu trgantung terhadap China.

Di Malaysia, investasi China memicu kekhawatiran terkait kesetaraan dan kedaulatan perekonomian negeri itu.

Mahathir mengambil contoh  Country Garden Holdings Co. Ltd yang berencana menanamkan investasi sebesar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.377 triliun di Johor.

Perusahaan ini akan membangun hunian berupa apartemen yang dihargai hingga 1 juta ringgit atau sekitar Rp 3,5 miliar per unitnya.

"Di Malaysia tak ada cukup orang kaya untuk membeli apartemen mewah seperti itu, sehingga yang akan masuk adalah orang asing," ujar Mahathir.

"Tak ada negara yang senang jika orang asing membanjiri negara mereka," tambah dia.

Dalam wawancara itu, Mahathir mengambil contoh Sri Lanka yang disebutnya "kehilangan banyak tanah" karena tak bisa mengembalikan utang dari China.

Tahun lalu pemerintah Sri Lanka memberi sebuah perusahaan kongsi yang dimotori sebuah BUMN China hak pengelolaan pelabuhan Hambata di wilayah selatan negeri itu.