AS Bantu Taiwan Bangun Armada Kapal Selam

TAIPEI, KOMPAS.com - Washington telah memberikan persetujuan kepada kontraktor pertahanan AS untuk membantu proyek pembuatan kapal selam di Taiwan.

Hal tersebut secara tak langsung menunjukkan dukungan AS terhadap Taiwan. Taipei menyambut baik hal tersebut sebagai terobosan dalam ambisi jangka panjang negara itu dalam menghadapi ancaman dari China.

Rencana membangun sendiri armada kapal selam oleh pemerintah Taiwan telah mulai diluncurkan pada tahun lalu, menyusul rencana pembelian langsung dari AS tidak tercapai dan hubungan yang memburuk dengan China.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui pemberian lisensi teknologi pembuatan kapal selam mereka kepada Taiwan dan mengizinkan perusahaan pertahanan mereka untuk memberikan pendampingan.

Baca juga: Biografi Tokoh Dunia: Chiang Kai Shek, Presiden Pertama Taiwan

"Persetujuan itu merupakan sebuah terobosan dan ini merupakan bagian proses yang harus dilalui. Kami akan menempuhnya selangkah demi selangkah," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Chen Chung-chi, Minggu (8/4/2018) kepada AFP.

Persetujuan dari Washington menyusul Presiden Donald Trump pada bulan lalu yang menandatangani peraturan yang mengizinkan pejabat tinggi AS untuk melakukan perjalanan ke Taiwan.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen turut menyambut baik persetujuan Washington dan mengatakan hal itu akan membantu negaranya mengembangkan dan membangun lebih banyak persenjataan di dalam negeri.

"Keputusan pemerintah AS tidak hanya akan membantu Taiwan dalam meningkatkan kemampuan pertahanannya namun juga akan menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan ini," kata Presiden Tsai dalam pernyataannya pada Sabtu (7/4/2018).

Namun perjanjian AS dengan Taiwan itu mendapat tentangan keras dari China, yang mengangkap pulau Formosa tempat negara Taiwan masih sebagai wilayahnya meski kedua pihak telah diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara pada 1949.

Beijing telah meminta Washington untuk menghentikan pertukaran resmi dengan Taiwan demi menghindari rusaknya hubungan kedua pemerintahan.

Baca juga: Sedotan dan Tas Plastik Bakal Dilarang di Taiwan pada 2030