Rusia Peringatkan Bakal Ambil Langkah Tegas Atas Sanksi Baru AS

MOSKWA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat pada Jumat (6/4/2018) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan membekukan sejumlah aset mereka yang berada di wilayah yurisdiksi AS.

Sanksi baru AS telah menargetkan tujuh individu berpengaruh di Rusia, 12 perusahaan milik penguasa, 17 pejabat senior Rusia serta perusahaan eksportir senjata milik pemerintah.

Mereka yang dijatuhi sanksi AS di antaranya ada konglomerat logam Oleg Deripaska yang dianggap telah bekerja untuk pemerintah Rusia, serta Alexei Miller, direktur raksasa energi milik negara Gazprom.

Baca juga: 60 Diplomat AS Telah Tinggalkan Rusia

Langkah pemberian sanksi itu memicu krisis diplomatik baru antara kedua negara yang sebelumnya telah memutuskan saling mengusir diplomat berkaitan dengan kasus serangan racun saraf terhadap mantan agen ganda Rusia.

Banyak pihak menyebut situasi ketegangan diplomatik antara Rusia dengan sejumlah negara di dunia sebagai era Perang Dingin Baru.

Terhadap sanksi baru yang dijatuhkan AS itu, Moskwa pada hari yang sama berjanji akan mengambil langkah tanggap.

"Kami tidak akan membiarkan serangan terbaru ini, maupun bentuk serangan anti-Rusia baru lainnya, berlalu tanpa mendapat respon yang keras," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya.

"Setelah tidak memperoleh hasil apapun dari 50 sanksi sebelumnya, Washington masih terus menggunakan rasa takut dengan ancaman penolakan visa, mengancam bisnis dengan pembekuan aset dan properti perusahaan Rusia."

"Namun Washington lupa bahwa mengambil alih properti pribadi dan harta orang lain bisa disebut sebagai tindakan pencurian," tambah kementerian.

Baca juga: AS Sepakat Jual Artileri Senilai Rp 18 Triliun ke Arab Saudi

Rusia memandang AS telah menggunakan metode administratif untuk menghilangkan pesaing di pasar luar negeri dan menempatnya mereka dalam kategori musuh ekonomi pasar persaingan bebas yang jujur.

Sanksi yang dijatuhkan AS tersebut diambil untuk menghukum Rusia yang dituduh telah ikut campur dalam pemilihan presiden AS pada 2016 lalu, juga tuduhan keterlibatan dalam peran siber serta campur tangan di Ukraina dan Suriah.