Netanyahu Batalkan Kesepakatan dengan PBB soal Migran Afrika

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan mengejutkan tentang nasib migran Afrika di sana.

Dilaporkan The Times of Israel Senin (2/4/2018), Netanyahu mengumumkan pembatalan kesepakatan dengan badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR).

Beberapa jam sebelumnya, PM yang akrab disapa Bibi itu menyatakan tidak akan mendeportasi sekitar 16.250 migran Afrika.

Dari hasil kesepakatan dengan UNHCR, mereka bakal ditempatkan di sejumlah negara Barat maju seperti Jerman, Italia, dan Kanada.

Bagi migran Afrika yang tidak masuk rencana penempatan, kebanyakan berasal dari Sudan Eritrea, Netanyahu menjanjikan memberi status penduduk sementara.

Baca juga : Netanyahu: Migran Afrika akan Dipindahkan ke Kanada, Jerman dan Italia

Sebagai imbalannya, Netanyahu saat itu berujar bakal memberi status penduduk sementara kepada pengungsi yang lain.

Lantas, apa yang membuat Netanyahu berubah pikiran? Dia berkata, kesepakatannya dengan PBB menimbulkan kemarahan baik dari sayap kanan, maupun penduduk Tel Aviv.

"Saya mendengar kalian. Karena itu, saya mengumumkan pembatalan kesepakatan soal migran Afrika," tutur Netanyahu.

PM 68 tahun itu menambahkan, dia sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Aryeh Deri, dan sejumlah penduduk di kawasan selatan Tel Aviv sebelum mengumumkan keputusan itu.

Pernyataan Netanyahu langsung disikapi oleh juru bicara UNHCR, William Spindler, dilansir kantor berita AFP Selasa (3/4/2018).

Spindler melalui keterangan tertulis meminta agar Netanyahu mempertimbangkan kembali keputusannya.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa dibutuhkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan Israel, maupun komunitas internasional," ujar Spindler.

Israel pada awalnya menyerukan kepada para migran untuk bersedia dideportasi ke negara ketiga di Afrika yang tidak disebutkan secara sukarela sebelum 1 April 2018.

Bagi mereka yang bersedia, pemerintah siap memberikan uang saku dan tiket pesawat, sedangkan bagi migran yang bertahan dan menolak deportasi akan diancam sanksi penjara tanpa batas waktu.

Netanyahu menambahkan dalam pernyataannya pada Senin (2/4/2018), bahwa pemerintah terpaksa meninggalkan rencana sebelumnya karena opsi untuk mengirim para migran ke negara ketiga sudah tidak lagi tersedia.

Rwanda dan Uganda, yang sebelumnya diyakini sebagai negara ketiga tujuan deportasi, menegaskan mereka tidak akan menerima migran Afrika asal Israel yang dideportasi secara paksa.

Baca juga : Israel Batalkan Rencana Deportasi Ribuan Migran Afrika