Trump Sepakat Jual Senjata Rp 13,7 Triliun ke Arab Saudi

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat menyetujui kesepakatan penjualan persenjataan militer senilai lebih dari 1 miliar dollar AS atau Rp 13,7 triliun kepada Arab Saudi.

Seperti diketahui, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman sedang berada di AS dalam kunjungan selama tiga pekan. Dia juga telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan kepada Kongres pada Kamis (22/3/2018), pemerintahan administrasi Trump telah menyetujui penjualan tersebut.

Namun, anggota parlemen masih memiliki waktu 30 hari untuk bisa menghentikan penjualan tersebut.

Baca juga : Putra Mahkota Saudi: Kami adalah Sekutu Tertua AS di Timur Tengah

Paket penjualan ke Saudi itu mencakup 6.600 rudal anti-tank TOW 2B buatan perusahaan raksasa AS Raytheon, pemeliharaan dan suku cadang tank, helikopter, kendaraan tempur Bradley, kendaraan lapis baja LAV dan peralatan lainnya.

Khusus untuk rudal anti-tank, nilainya mencapai 670 juta dollar AS atau Rp 9,2 triliun. Sementara, kontrak nilai untuk pemeliharaan helikopter mencapai 106 juta dollar AS atau Rp 1,4 triliun, dan 300 juta dollar AS atau Rp 4,1 triliun untuk pengadaan suku cadang kendaraan darat.

"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri AS dan tujuan kemanan nasional dengan meningkatkan keaamanan negara yang telah ada, dan terus berlanjut," kata Kemenhan AS dalam sebuah pernyataan.

"Sebuah kekuatan yang penting untuk stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah," tambahnya.

Baca juga : Putra Mahkota Saudi Dapat Sambutan Hangat dari Trump di Gedung Putih

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menyatakan Saudi merupakan bagian solusi dari konflik di Yaman, di mana Saudi memimpin operasi militer yang didukung AS terhadap pemberontak Houthi.

Pemerintahan negara Barat mendapat tekanan untuk menghentikan atau membatasi penjualan senjata ke Arab Saudi karena digunakan untuk berperang di Yaman, yang juga menewaskan warga sipil.

Tapi AS, Perancis, dan Inggris terus mengejar kesepakatan yang menguntungkan untuk menjual dan memelihara peralatan militer di gudang milik Saudi.