450 Tahanan Palestina Boikot Persidangan Israel - Kompas.com

450 Tahanan Palestina Boikot Persidangan Israel

Kompas.com - 15/02/2018, 16:32 WIB
Anggota keamanan Israel yang menyamar menahan seorang pendemo Palestina saat terjadi bentrokan dalam aksi protes menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dekat permukiman Yahudi Beit El, dekat Kota Ramallah, Tepi Barat, Rabu (13/12/2017).REUTERS/MOHAMAD TOROKMAN Anggota keamanan Israel yang menyamar menahan seorang pendemo Palestina saat terjadi bentrokan dalam aksi protes menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dekat permukiman Yahudi Beit El, dekat Kota Ramallah, Tepi Barat, Rabu (13/12/2017).

TEL AVIV, KOMPAS.com - Ratusan warga Palestina yang ditahan otoritas Israel tanpa dakwaan menyerukan aksi boikot persidangan.

Seperti diwartakan Al Jazeera Kamis (15/2/2018), sebanyak 450 orang Palestina yang mendekam dari kamp detensi menandatangani petisi tersebut.

Dalam pernyataan resmi, ke-450 tahanan itu berkata keputusan diambil secara kolektif tanpa menyebutkan siapa yang pertama menginisiasi boikot.

"Perlawanan akan kebijakan penahanan administratif menjadi inti tindakan ini. Kami menaruh harapan kepada Palestina yang tidak akan meninggalkan kami," ujar tahanan tersebut.

Para tahanan itu juga mendesak Otoritas Palestina (PA) untuk membawa masalah mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional secepatnya.

Baca juga : 54 Warga Palestina Meninggal karena Tak Dapat Visa Berobat ke Israel

Al Jazeera melansir, detensi administratif proses legal yang dilakukan Israel dengan menahan orang Palestina yang berada di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Mereka ditahan tanpa diberi tahu kesalahan mereka, atau berapa lama penahanan itu bakal dilakukan.

Biasanya, otoritas keamanan Israel mendasarkan tindakan mereka pada sebuah dokumen yang disebut dengan "bukti rahasia".

Banyak kalangan meyakini, penahanan tanpa dakwaan itu menyasar warga Palestina yang melakukan unjuk rasa.

Sahar Francis, Direktur Addameer, kelompok pembela hak tahanan berkata, terdapat tiga tahapan yang bakal dilakukan para tahanan tersebut.

Tahap pertama adalah boikot sidang dengar pendapat yang menegaskan dakwaan yang diterima tahanan Palestina itu.

"Biasanya, dakwaan yang diberikan adalah mereka dianggap telah mengancam keamanan negara," beber Francis.

Baca juga : Israel Tangkap 520 Warga Palestina selama Januari

Kemudian, tahap kedua adalah memboikot komite banding yang notabene adalah pengadilan militer.

Namun, Francis menegaskan beberapa kuasa hukum yang disediakan bakal mengajukan banding atas keputusan di sidang dengar pendapat.

"Baru, tahap akhir adalah melakukan boikot terhadap pilihan mengajukan ke mahkamah konstitusi," tutur Francis.

Selain itu, Francis melanjutkan, kuasa hukum para tahanan telah menyetujui permintaan mereka untuk hadir di sidang dengar pendapat.

Amjad al-Najjar, pengacara dari Klub Tahanan Palestina (PPC), sebuah lembaga bantuan hukum yang berbasis di Hebron menjelaskan, boikot ini bisa berisiko.

Sebab, para tahanan tersebut bisa kehilangan hak kunjungan keluarga, dan makan di kantin penjara.

Sengaja tidak hadir dalam sidang dengar pendapat bisa membuat aparat membawa tahanan yang bersangkutan ke persidangan secara paksa.

Najjar menuturkan, hal itu pernah terjadi di 2014, di mana seorang tahanan menolak untuk hadir di pengadilan.

"Tahanan itu disiksa, diperlakukan dengan kasar, hingga diseret menggunakan rantai," beber Najjar.

Baca juga : Trump: Permukiman Israel di Yerusalem Mengusutkan Perdamaian


Komentar

Terkini Lainnya

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional
Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

Regional
Kronologi Emak-emak Gigit Polisi gara-gara Tak Terima Ditilang

Kronologi Emak-emak Gigit Polisi gara-gara Tak Terima Ditilang

Regional

Close Ads X