PBB Desak Nepal Hapus Larangan Perempuan Bekerja di Luar Negeri - Kompas.com

PBB Desak Nepal Hapus Larangan Perempuan Bekerja di Luar Negeri

Kompas.com - 05/02/2018, 19:19 WIB
Sejumlah perempuan Nepal mengangkut sayuran menggunakan sepeda untuk kemudian di jual di pasar di Birendranagar, distrik Surkhet.Prakash Mathema / AFP Sejumlah perempuan Nepal mengangkut sayuran menggunakan sepeda untuk kemudian di jual di pasar di Birendranagar, distrik Surkhet.

KATHMANDU, KOMPAS.com - Nepal sejak tahun lalu mengeluarkan larangan kepada warga negara perempuan yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Larangan itu bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman eksploitasi seksual.

Namun demikian, adanya larangan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) telah mendesak otoritas setempat mencabut larangan itu.

"Larangan itu tidak efektif dan justru memunculkan konsekuensi para perempuan bermigrasi melalui jalur tak resmi dan menjadi korban perdagangan manusia," kata Felipe Gonzalez Morales, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran.

Baca juga: Dipaksa Tidur di Lumbung saat Menstruasi, Perempuan di Nepal Tewas

"Pemerintah Nepal tidak menyadari larangan ini mendiskriminasi. Kebijakan ini tidak sejalan dengan hukum internasional dan harus segera dicabut," kata Morales yang sedang dalam kunjungan ke negara itu, Senin (5/2/2018).

Dilansir dari AFP, hampir setengah juta warga Nepal telah bermigrasi dengan tujuan mencari pekerjaan selama 2015-2016. Pendapatan para pekerja di luar negeri itu mencapai sepertiga dari PDB negara.

Banyak dari pekerja itu yang bekerja di bidang konstruksi di negara Teluk dan juga Malaysia. Di antara para pekerja di luar negeri itu termasuk 20.000 wanita, meskipun adanya undang-undang yang membatasi migrasi perempuan.

Beberapa tahun terakhir, Nepal juga membatasi usia minimum perempuan yang bisa bermigrasi, melarang ibu-ibu dengan anak berusia di bawah dua tahun meninggalkan negara itu untuk bekerja.

"Pemerintah mengatakan mereka sedang mencoba melindungi warga negara wanitanya, namun seharusnya bisa dilakukan dengan cara lain," kata Morales.

Baca juga: Tahun 2018, Pemerintah Nepal Larang Pendakian Solo ke Gunung Everest

PBB mengkritik pemerintah Nepal telah gagal melindungi para warganya yang bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka justru terkena biaya tinggi dari agen perekrutan dana akhirnya terperosok dalam utang dan harus terus bekerja di luar negeri.


EditorAgni Vidya Perdana
SumberAFP
Komentar

Terkini Lainnya

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional
Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

Jembatan “Saksi” Agresi Militer Belanda II Itu Akhirnya Runtuh…

Regional

Close Ads X