Belanda Umumkan Penarikan Dubesnya dari Turki

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Pemerintah Belanda mengumumkan bakal menarik pulang duta besar-nya yang bertugas di Turki.

Keputusan tersebut dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Halbe Zijlstra, seperti diwartakan NL Times Senin (5/2/2018).

Daily Sabah memberitakan, sejak Maret 2017, Duta Besar Cornelis van Rij tidak memiliki akses ke Ankara.

Hal itu terjadi sejak Belanda memutuskan untuk menolak masuk dua menteri Turki, Menteri Urusan Keluarga Fatma Betul Sayan Kaya, dan Menlu Mevlut Cavusoglu.

Keduanya datang pada 12 Maret 2017 melalui jalur darat dan udara untuk mengampanyekan referendum perluasan kekuasaan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Dalam alasannya, Belanda khawatir jika kampanye itu memunculkan kerusuhan antara pendukung maupun anti-Erdogan.

Baca juga : Belanda Tolak Dua Menteri Turki, Presiden Erdogan Marah Besar

Padahal, saat itu, Belanda tengah berkosentrasi menggelar pemilihan umum (15/3/2017).

Turki yang marah kemudian melabeli Belanda sebagai "ibu kota Fasisme", dan mengancam bakal menjatuhkan sanksi ekonomi.

Selain itu, Turki juga menuduh Belanda terlibat dalam pembantaian di Srebrenica, Bosnia dan Herzegovina, pada 11-22 Juli 1995.

Insiden Srebrenica adalah pembantaian sekitar 8.000 orang Muslim Bosnia, sebagian besar pria dan anak, saat Perang Bosnia.

Belanda membalas dengan menolak mengucapkan selamat kepada Erdogan pasca-kemenangannya di referendum.

Pada Desember 2017, Erdogan menyatakan ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan Belanda.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Erdogan menyebut Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sebagai kawan lama.

Lalu di pertengahan Januari 2018, Rutte berujar sudah tidak menginginkan Erdogan meminta maaf secara publik atas ucapannya yang menuduh Belanda sebagai fasis.

Namun, segala retorika tersebut akhirnya harus kandas ketika Zijlstra mengumumkan bakal memulangkan Van Rij ke Belanda.

Dalam pernyataannya, Zijlstra menjelaskan bahwa perundingan yang sudah terjadi antara kedua negara tidak memberikan pandangan positif mengenai normalisasi hubungan.

"Perundingan sebenarnya sudah mulai mendekatkan kedua negara. Namun, kami tidak setuju dengan cara normalisasi hubungan," beber Zijlstra.

Zijlstra melanjutkan, karena Belanda tidak mempunyai duta besar di Turki, maka mereka juga tidak akan menerima Duta Besar Turki.

"Kami telah menginformasikan keputusan ini kepada perwakilan Turki di Den Haag," kata Zijlstra.

Baca juga : Menlu Turki Sebut Belanda ?Ibu Kota Fasisme?