Balas Pidato Trump, Korea Utara Sebut AS sebagai Pelanggar HAM

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyebutnya sebagai pelanggar hak asasi manusia.

Kantor Berita Korea Utara (KCNA), pada Rabu (31/1/2018), memuat laporan mengenai pernyataan Korea Utara untuk menanggapi pidato kenegaraan Trump atau State of Union di Washington DC, Selasa (30/1/2018) malam waktu setempat.

Trump mengambil langkah luar biasa untuk menghormati seorang pembelot Korea Utara dalam pidatonya dengan menghadirkannya di depan Kongres.

Sementara, catatan mengenai penegakan HAM di Korea Utara telah dikritik keras oleh AS dan PBB.

Baca juga : Di Depan Kongres, Trump Beri Penghormatan ke Pembelot Korea Utara

AS menerbitkan laporan HAM tahunan yang secara konsisten menempatkan Korea Utara di antara pelaku pelanggaran HAM terburuk di dunia.

Hal itu ditanggapi Korea Utara dengan menyebut AS sebagai negara diskriminasi dan pelanggar HAM yang sesungguhnya.

"AS, penjaga demokrasi dan pejuang HAM, sedang menegakkan HAM, namun tidak pernah bisa menyamarkan identitas aslinya sebagai pelanggar HAM sesungguhnya," tulis KCNA mengutip pernyataan resmi Korea Utara.

"Diskriminasi dan kebencian rasial adalah penyakit serius yang melekat pada sistem sosial AS, dan telah diperparah sejak Trump menjabat," tulisnya.

Baca juga : Pidato Kenegaraan Trump: Impian Amerika, ISIS, Imigran, dan Ekonomi

Pernyataan itu juga menuliskan bahwa kelas pekerja di AS seperti berada di dekat jurang mimpi buruk, termasuk kehilangan rumah dan pekerjaan, serta menghadapi biaya pengobatan yang melonjak.

Di sisi lain, beberapa pejabat tinggi pemerintahan Trump merupakan kelas konglomerat dengan total aset pegawai negeri senilai 14 miliar dollar AS atau Rp 187,2 triliun.

"Kebijakan anti-populer administrasi Trump secara terbuka dalam satu tahun, tidak terkecuali, untuk kepentingan segelintir kalangan kaya," katanya.

Sebelumnya, Komisi PBB menerbitkan laporan pada 2014, yang menyimpulkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran HAM.

Baca juga : 60.000 Anak Korea Utara Terancam Kelaparan Akibat Sanksi Internasional

Laporan tersebut disusun berdasarkan kesaksian ratusan orang Korea Utara dan telah berhasil menopang upaya internasional untuk menekan Korea Utara atas pelanggaran HAM.

Korea Utara menggambarkan laporan tersebut sebagai karya fiksi yang ditulis oleh AS dan sekutu-sekutunya.