AS Masih Pendonor Terbesar untuk Palestina, Bagaimana Indonesia?

NEW YORK, KOMPAS.com - Di antara negara-negara dan lembaga donor Badan PBB urusan Pengungsi Palestina (UNRWA), jumlah negara Muslim yang menjadi pendonor hanya 20 persen dari 52 negara anggota.

Amerika Serikat, yang memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, justru merupakan pendonor terbesar UNRWA, meski belakangan Presiden Donald Trump mengancam akan menghentikan aliran dana tersebut.

Dalam daftar donor yang disusun UNRWA pada Desember 2016, AS tercatat menyumbang sekitar 370 juta dolar atau setara Rp 5 triliun untuk badan internasional tersebut.

Nilai itu mencapai 30 persen dari total pendanaan UNRWA itu ditujukan untuk program pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Baca juga : Liga Arab Akan Lobi PBB untuk Mengakui Negara Palestina

Adapun dalam daftar yang sama, hanya terdapat 11 negara berpenduduk mayoritas Muslim antara lain Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina melalui UNRWA, setidaknya hingga 2015.

Walau demikian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pemerintah Indonesia selalu memprioritaskan Palestina dalam kebijakan di dunia internasional.

"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis," ujar Retno di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Pemerintah Indonesia sejak Desember 2017 juga menerapkan zero tariff atau kebijakan tidak memungut cukai apapun untuk produk Palestina yang masuk ke Indonesia, seperti kurma dan minyak zaitun.

Tahun ini, kata Retno, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan bantuan kesehatan untuk penduduk Palestina, termasuk penyediaan air bersih.

Baca juga : Warga Kristen Palestina Serang Patriarkh Ortodoks Yunani, Ini Sebabnya

Bantuan lainnya berbentuk capacity building berupa pelatihan, antara lain untuk personel kepolisian Palestina.

BBC Indonesia sudah menanyakan nilai bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina selama 2016 dan 2017 kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, namun tidak mendapat tanggapan.

ACT/BBC Indonesia Dapur umum yang dikelola Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Palestina.

Dana itu disebut tidak termasuk dana ditujukan untuk program pembangunan sumber daya manusia, yang telah diikuti sekitar 1.364 warga Palestina hingga awal 2016.

Bagaimanapun, kata Muhammad Luthfi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, pemerintah perlu berperan lebih besar untuk Palestina, terutama setelah Trump mewacanakan penghentian donor.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk Palestina, kata Luthfi, selama ini lembaga donor publik seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PKPU, telah menyalurkan sumbangan masyarakat dalam nominal yang besar.

Baca juga : Setelah Pakistan, Trump Ancam Putus Bantuan ke Palestina

Menurut Luthfi, pemerintah harus mulai memasok data tentang jenis kebutuhan mendesak dan lokasi penduduk Palestina yang tak dapat memenuhi keperluan mendasar mereka.

"Sekarang kelas menengah Indonesia sudah mencapai 120 juta orang, dana masyarakat banyak sekali. Jadi harus ada koordinasi antara donatur publik dan pemerintah agar bantuan lebih terarah," kata Luthfi.

Namun Luthfi mengingatkan agar pemerintah hanya menjadi penyedia data dan bukan penghimpun sumbangan mengingat publik kerap menjauhi program pengumpulan bantuan yang digelar pemerintah karena isu penyelewengan dana.

Juru bicara ACT, Lukman Azis Kurniawan, menyebut warga Palestina selalu kesulitan mendapatkan bahan pangan karena akses mereka dibatasi Israel.

Lembaga mereka kini mengelola dapur umum di Palestina yang membagikan 500 hingga 2.000 porsi makanan setiap hari.

Pengalaman yang sama juga dialami PKPU, yang bersama Inisiatif Zakat Indonesia, mendistribusikan bantuan makanan untuk ribuan pasien di Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Dar Al Shifa di Gaza.

Baca juga : Palestina Panggil Utusannya untuk Organisasi Pembebasan di AS