Inggris Berlakukan Tata Tertib Baru untuk Jaga Perilaku Menteri

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris akan memberlakukan peraturan baru untuk mengatur sikap yang tepat dan pantas bagi para pejabat menterinya.

Aturan tersebut diharapkan dapat mencegah pejabat di Inggris bertingkah laku tidak pantas, mengintimidasi bahkan melecehkan.

Disampaikan melalui juru bicaranya pada Selasa (9/1/2018), Perdana Menteri Inggris Theresa May telah memerintahkan perubahan dalam tata tertib kementerian saat pertemuan pertama usai dilakukannya perombakan kabinet.

"Ada sejumlah perubahan, termasuk rumusan baru untuk memastikan tata tertib benar-benar mencakup tindakan yang tidak pantas, mengintimidasi atau melecehkan," kata juru bicara dalam konferensi pers.

Baca juga: 24.000 Upaya Mengakses Situs Porno di Gedung Parlemen Inggris

Kasus yang menyangkut perilaku tak pantas para pejabat menteri di Inggris belakangan mulai muncul dan menuai kritik dari masyarakat.

Michael Fallon mengundurkan diri dari jabatan menteri pertahanan pada November lalu setelah dituduh melakukan pelecehan terhadap seorang jurnalis beberapa tahun silam.

Fallon disebut telah berperilaku jauh di bawah standar tinggi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Mantan Wakil Perdana Menteri Damian Green juga dituduh melakukan perilaku tak pantas oleh seorang aktivis muda, namun dia dengan tegas membantah.

Meski demikian pada 20 Desember 2017, Green dipecat karena dianggap telah berbohong mengenai gambar porno yang ditemukan di dalam komputernya.

Sejumlah anggota Dewan Parlemen Inggris juga tengah diperiksa atas tuduhan tindakan tidak senonoh. Sementara para pemimpin partai politik utama telah sepakat untuk mengajukan perlindungan baru bagi staf parlemen.

Tata tertib kementerian juga telah diubah untuk memperhitungkan skandal lain, seperti yang telah menjatuhkan menteri lain di kabinet May akhir tahun lalu.

Baca juga: Warga Inggris Paling Khawatir Ancaman Teror, Serbia Paling Tak Acuh

Menteri Bantuan Internasional Priti Patel telah didesak untuk mundur setelah menggelar pertemuan tak berizin dengan pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat liburan.

"Juga disusun rumusan baru yang secara khusus ditujukan pada keharusan menteri untuk melaporkan pertemuan resmi, baik di dalam negeri pada umumnya, dan di luar negeri pada khususnya," kata juru bicara.