Ketika Konflik Politik Si Merah vs Si Kuning Mengakar hingga Desa-desa - Kompas.com

Ketika Konflik Politik Si Merah vs Si Kuning Mengakar hingga Desa-desa

Karim Raslan
Kompas.com - 27/12/2017, 19:22 WIB
Boonthawee di rumahnya. Dia juga menyimpan peralatan audio yang terhubung ke-32 pengeras suara disekitar wilayah Mu Song, untuk memberikan pengumuman harian.Dok Karim Raslan Boonthawee di rumahnya. Dia juga menyimpan peralatan audio yang terhubung ke-32 pengeras suara disekitar wilayah Mu Song, untuk memberikan pengumuman harian.

  • Chiang Mai adalah kota pendukung mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Keluarga Shinawatra memiliki catatan sejarah panjang di sana. Pada 2014, koran The Australian melaporkan bahwa 70% dari populasi Chiang Mai adalah pendukung Thaksin yang kemudian terguling. 
  • Pemerintahan militer Thailand yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-o-cha telah dua kali menunda pemilihan umum. Terakhir, pemilihan dijadwalkan pada November 2018, yang berarti masyarakat Thailand harus menunggu 4 tahun untuk melaksanakan pemilihan umum.
  • Dengan menekankan pada hubungan yang kuat antar masyarakat, kepala desa setempat mencoba untuk menjembatani perpecahan antara kelompok Merah dan kelompok Kuning.

DI Chiang Mai, nama Shinawatra yang merupakan nama keluarga Thaksin, mantan Perdana Menteri dan juga miliader yang digulingkan, memiliki akar yang kuat.

Sutra Shinawatra adalah merek yang sangat dikenal, karena telah menjadi pelopor produk kain yang awalnya hanya kerajinan tangan lokal, menjadi sebuah industri yang mampu berlaga di level regional.

Loet, ayah Thaksin, adalah anggota parlemen kota Chiang Mai pada 1969 dan 1976. Sementara pamannya, Sujate pernah menjabat walikota setempat.

Nama Shinawatra juga telah “memecah” penduduk Thailand selama lebih dari 10 tahun dengan membagi masyarakat Buddha yang taat menjadi kelompok pendukung Thaksin dengan kaos berwarna merah, dan kelompok oposisi dengan kaos berwarna kuning.

Chiang Mai, kota basis pendukung Thaksin, yang menurut The Australian pada 2014 sebanyak 70 persen penduduknya adalah pendukung Thaksin, turut merasakan dampak dari polarisasi ini.

Pada 2014 itu, sebuah aksi pembersihan nasional dilakukan—setelah kudeta yang menyingkirkan saudara perempuan Thaksin, Yingluck, dari kursi Perdana Menteri— dengan memindahkan gubernur provinsinya ke wilayah Thailand bagian tengah, dan kepala polisinya dipindahkan ke tempat lain.

Jurang pemisah tersebut juga terasa hingga ke tingkat desa. Boonthawee, kepala desa berusia 55 tahun yang memimpin masyarakat Mu Song (Desa Dua), menghadapi masalah tersebut setiap harinya.

“Saya telah memimpin desa dengan 1.200 penduduk ini selama 11 tahun. Saya pernah menangani berbagai macam masalah, seperti kriminal, narkoba, imigran gelap, perkelahian orang mabuk, dan kebakaran… tapi tetap saja, yang paling sulit adalah menjembatani perbedaan pendapat masalah politik,” papar Boonthawee.

Lahir dan dibesarkan di Chiang Mai oleh orangtuanya yang bekerja sebagai pegawai kantoran dan penjual lotere, Boonthawee telah menyaksikan Mu Song berubah dari masyarakat petani padi menjadi seperti masyarakat pinggiran kota.

“Ketika saya kecil dulu,” tutur Boonthawee, “saya membantu Ibu menanam padi dan sayur-sayuran untuk menambah penghasilan. Pagi harinya, saya pergi sekolah di kuil. Selepas itu, saya membantu Ibu berjualan.”

Setelah lulus dari sekolah menengah, Boonthawee bekerja sebagai penjual paket wisata, kemudian menjadi petugas patroli di perbatasan Thailand-Myanmar. Setelah 17 tahun jauh dari Chiang Mai, Boonthawee akhirnya kembali dan bekerja sebagai asisten kepala desa.

“Saya kembali ke Chiang Mai yang sudah sangat berbeda. Kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang jasa. Banyak yang mata pencahariannya bergantung pada para ekspatriat dan turis. Istri saya mengajarkan Bahasa Thailand kepada orang-orang asing, sedangkan tetangga saya bekerja sebagai supir di hotel,” paparnya.

“Demografinya juga telah berubah,” tuturnya lebih lanjut. “Beberapa tahun belakangan banyak imigran yang berasal dari bagian lain Thailand, termasuk juga dari Myanmar. Sekitar setengah dari penduduk di sini sudah bukan lagi orang asli sini,” katanya.

Banyak orang Myanmar yang datang ke daerah itu untuk bekerja di proyek konstruksi. Terkadang, mereka tinggal berdelapan dalam satu kamar untuk menghemat biaya.

“Pemerintah telah banyak membantu mereka, seperti mereka terdaftar di kantor sipil pemerintahan, memiliki akses ke pelayanan kesehatan, dan anak mereka juga bisa pergi ke sekolah. Semua dibiayai oleh pajak yang dibayarkan warga Thai. Sebagai penganut Buddha, kami sangat senang membantu, tapi semua itu dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat,” kata Boonthawee.

Beberapa orang berpendapat, faktor demografi dan ekonomi menimbulkan tekanan yang besar di Chiang Mai.

“Ini bukan hal yang mudah. Kadang-kadang dapat menimbulkan sebuah konflik. Orang-orang dapat menjadi sangat frustrasi, dan itu semua tergantung saya sebagai pemimpin setempat untuk bisa mengatasinya,” papar Boonthawee.

Berjalan-jalan mengelilingi desa, Boonthawee dapat menyebutkan nama dan menerangkan secara detil kehidupan penghuni di setiap rumah. Boonthawee sangat mengenal desanya seperti punggung tangannya sendiri dan selalu siap membantu mengatasi permasalahan sehari-hari mereka.

“Jika terjadi kebakaran, perkelahian, atau masalah lain, warga desa biasanya menghubungi saya terlebih dahulu sebelum memanggil pihak yang berwenang. Mereka tahu bahwa saya akan merespons lebih cepat dari siapapun, dan saya juga selalu sedia setiap saat. Itulah mengapa saya tidur di samping ponsel, dan saya pasang nada dering dengan volume tinggi!” ujarnya.

Karena Boonthawee aktif terlibat sebagai pihak yang berwenang dalam kehidupan sehari-hari penduduk, saya menanyakan pendapatnya tentang Thaksin dan pengaruhnya di Thailand Utara.

Boonthawee menghindari pertanyaan tersebut, dan lebih memilih untuk menceritakan panjang lebar tentang tugasnya di desa.

“Sebagai kepala desa, tugas saya adalah menyatukan semua kelompok, bukan memecahnya. Kaos merah ataupun kuning, kami semua harus hidup bersama. Saya tidak boleh membiarkan pengaruh politik mempengaruhi keputusan yang saya ambil, karena itu dapat menyebabkan perselisihan dan menghambat saya saat melayani mereka,” papar Boonthawee.

“Pemerintah pusat dapat membuat suatu kebijakan tetapi implementasinya tergantung saya,” kata dia. Kepala desa masih sangat lekat dengan masyarakat setempat dan memiliki hubungan yang dibutuhkan, untuk mewujudkan sebuah realitas kebijakan. 

“Negera kami tidak lain hanyalah dari satu argumen ke argumen lain dalam 10 tahun terakhir ini. Hal itu telah membuat hubungan antar masyarakat menjadi rusak. Saya bisa saja tidak setuju dengan Anda, meski akhirnya kita tetap ‘bertetangga’,” katanya.

Meskipun Boonthawee tertutup akan rencana-rencananya ke depan, tapi dia berterus terang kepada saya akan ambisi politiknya.

“Lima tahun lagi, usia saya 60 tahun dan pensiun dari Dewan Desa. Saya ingin bertarung di wilayah kecamatan dan mencoba membuat perbedaan di wilayah yang lebih luas,” katanya.

Tentu, bertarung di pemilihan umum berarti mengharuskan untuk bergabung dengan partai politik dan mengacu pada kebijakan tertentu.

“Saya memiliki pendapat sendiri,” kata Boonthawee, “tapi saya pikir lebih baik untuk menunggu dulu. Semuanya masih belum pasti. Tidak ada gunanya membuat keputusan dan menyatakan sesuatu yang bisa saja tidak terjadi.”

Pemilihan Umum telah dijadwalkan pada November 2018. Setelah terjadi kudeta militer pada 2014, Jenderal Prayut yang menjadi Perdana Menteri mengatakan bahwa pemilihan selanjutnya akan diadakan awal 2015. Namun, pemilihan diundur hingga 2016, dan sekarang diundur hingga tahun depan.

Akankah pemilihan umum dilaksanakan? Boonthawee merasa optimistis.

“Saya percaya, pemilihan umum akan dilaksanakan. Pelan-pelan, Thailand telah sembuh dari perpecahan, dan saya rasa, semuanya telah lelah untuk berdebat. Ada semangat untuk berubah menjadi lebih baik, dan dengan adanya Raja yang baru maka saatnya untuk membangun era baru politik Thailand,” katanya.

“Saya melihat orang-orang seperti Toon, vokalis dari band rock Bodyslam. Dia berlari sejauh 2.192 km melintasi negara untuk menggalang dana pembangunan rumah sakit. Toon adalah simbol persatuan dan sikap seperti itulah yang saat ini dibutuhkan Thailand,” Boonthawee melanjutkan.

Karena penasaran, saya bertanya kepada Boonthawee tentang harapannya untuk Thailand. Meraih keuntungan dari perekonomian yang sedang booming? Menjadi pemimpin di ASEAN? Atau, memajukan masyarakat miskin di pedesaan?

Dengan senyumnya yang penuh percaya diri pada wajah letihnya, Boonthawee menjawab, 
“Saya ingin masyarakat Thailand menjadi masyarakat yang baik di antara sesamanya.”

EditorAmir Sodikin
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM