Tiga Kota di AS Gugat Kementerian Pertahanan. Ada Apa?

NEW YORK, KOMPAS.com - Sejumlah kota di Amerika Serikat menggugat Kementerian Pertahanan karena gagal memberikan laporan catatan kriminal seseorang secara akurat di basis data federal, yang digunakan sebagai syarat pembelian senjata api.

Dilansir dari CNN, Selasa (26/12/2017), gugatan yang diajukan oleh kota-kota seperti New York, Philadelphia, dan San Francisco itu terkait dengan penembakan massal di Gereja Baptis Pertama, Sutherland Springs, Texas.

Seorang pria bersenjata yang diidentifikasi bernama Devin Patrick Kelley (26) memiliki catatan kriminal berupa kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, ketika dia masuk ke Angkatan Udara, aksi kejahatannya itu tidak tercatat dalam sistem pemeriksaan latar belakang pidana nasional (NICS).

Baca juga : Penembakan Gereja di Texas, Insiden Ke-307 di AS Sepanjang Tahun Ini

Dengan begitu, Kelley mudah membeli atau memiliki senjata. Pada 2016, dia bisa membeli senapan Ruger AR-556 yang diduga digunakannya dalam penembakan di Texas, yang menewaskan 26 orang.

Dalam dokumen di pengadilan, ketiga kota itu berpendapat mereka berhak menuntut karena memiliki tanggung jawab dan kegiatan pemerintahan yang bergantung pada integritas dan kelengkapan data NICS.

"Sistem pemeriksaan latar belakang kriminal nasional merupakan tulang punggung peraturan tentang senjata," kata Jaksa Kota San Francisco, Dennis Herrera dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, kegagalan Kementerian Pertahanan dalam memenuhi tugas hukumnya dan secara akurat melaporkan catatan kriminal, dapat membuat rakyat Amerika tidak bersalah berada dalam bahaya.

Baca juga : Penembakan Massal di AS, Bukan Mental Pelaku Penyebabnya...

"Kita melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah senjata berada di tangan yang salah," tambahnya.

Kementerian Pertahanan telah mengatakan kepada Kongres tentang penyelidikan masalah basis data di seluruh layanannya.

Tapi ketiga kota tersebut sudah meminta hakim federal yang berbasis di Alexandria, Virgina, sebagai otoritas independen, untk memenuhi persyaratan pelaporan dan menetapkan jadwal pemenuhan.