Erdogan Ingin Dirikan Kedubes untuk Palestina di Yerusalem Timur

ANKARA, KOMPAS.com — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan keinginan Turki membuka kedutaan besar untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Dalam pidatonya di depan anggota partai berkuasa, Minggu (17/12/2017), dia kembali mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Karena berada di bawah pendudukan, kami tidak bisa pergi ke sana dan membuat kedutaan. Namun, kami secara resmi akan membuka kedutaan di sana (Yerusalem Timur)," katanya seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Turki memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sama seperti negara lain, Turki memiliki kedutaan besar di Tel Aviv.

Baca juga: Erdogan Desak Dunia Akui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina

Di Yerusalem, Pemerintah Turki memiliki kantor konsuler, sama seperti AS sebelum Presiden Trump menetapkan kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota Israel.

Saat mengungkapkan keinginan membuka kedutaan di Yerusalem, Erdogan juga mengatakan, Israel tidak punya hak untuk Yerusalem. Kota itu dianggapnya pantas sebagai ibu kota Palestina.

Pekan lalu, Turki menjadi tuan rumah KTT luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menanggapi keputusan Trump.

Para pemimpin Islam di KTT yang digelar di Istanbul mendesak dunia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

Baca juga: Apakah Erdogan Bakal Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel?

Erdogan menyambut baik seruan dari KTT OKI pada Rabu (13/12/2017). Namun, pertemuan itu dinilai kurang bermakna karena tidak dihadiri pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, yang merupakan kekuatan penting di Timur Tengah dan sekutu AS.

Di Yerusalem Timur terdapat tempat suci bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Berdasarkan kesepakatan Oslo 1993, keputusan atas Yerusalem akan ditetapkan di kemudian hari pada tahap akhir perundingan damai Israel-Palestina.

Keputusan Trump dianggap berbagai pihak menghambat perundingan damai tersebut dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah menyerukan agar AS tidak diberi peran lagi dalam perundingan.