Inggris dan UE Sepakati Negosiasi Fase Pertama Brexit

BRUSSELS, KOMPAS.com - Momen historis terjadi dalam pertemuan antara Inggris dan Uni Eropa (UE) di markas besar UE di Brussels, Belgia, Jumat (8/12/2017).

Inggris dan UE menyepakati regulasi terkait perceraian Inggris dengan UE (Brexit), atau yang dikenal dengan fase pertama.

Fase pertama meliputi isu mengenai perbatasan dengan Irlanda Utara, biaya perceraian, dan hak-hak warga anggota UE.

Dilansir kantor berita AFP, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker dalam konferensi pers mengaku puas dengan kesepakatan yang tercapai.

"Kami telah setuju terkait dengan tiga hal penting yang menjadi poin dalam fase pertama," kata Juncker.

Baca juga : PM Inggris Gelar Rapat Kabinet Terbatas Bahas Biaya Perceraian Brexit

Kesepakatan ini lebih cepat dua hari dari tenggat waktu yang ditentukan oleh UE, yaitu Minggu (10/12/2017).

Sebelumnya, UE dan Inggris telah bertemu Senin (4/12/2017) untuk membahas fase pertama. Namun, pembicaraan itu buntu lantaran Negeri Ratu Elizabeth tidak sepakat dengan terkait masalah perbatasan dengan Irlandia Utara.

Dengan kesepakatan itu, pada pertemuan para pemimpin UE 14-15 Desember, proses Brexit bakal masuk ke tahap kedua.

Yakni negosiasi tentang perdagangan dan masa transisi kapan Inggris bakal resmi bercerai dari UE.

Juncker melanjutkan, dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Irlandia Utara, Leo Varadkar Kamis (7/12/2017), sebelum bertemu Perdana Menteri Inggris Theresa May.

Dalam pembicaraan terpisah itu, Juncker mencoba menjadi mediator permasalahan perbatasan yang menimpa Inggris dan Irlandia Utara.

Baca juga : Tanggal Ini, Brexit akan Resmi Terjadi

Perbatasan yang Membingungkan
Dalam poin-poin kesepakatan antara Inggris dan UE, pemerintahan May setuju untuk membayar biaya perceraian antara 45-55 miliar euro.

Angka itu setara dengan Rp 717,3-876,7 triliun.

Kemudian, May juga bersedia menjamin hak-hak sekitar tiga juta warga Eropa yang berdiam di Inggris.

Terkait dengan masalah perbatasan Irlandia dan Inggris, pemerintah Irlandia Utara menginginkan agar Inggris meniadakan pos pemeriksaan perbatasan.

Adapun pos tersebut terletak di Lenamore Road, County Londonderry, Irlandia Utara.

Baca juga : Brexit Bakal Hantam Biaya Harian Masyarakat Inggris

Jika Downing Street 10 kukuh untuk mempertahankan pos perbatasan, maka Varadkar khawatir hal itu bakal mengancam proses perdamaian Inggris dengan kawasan utara.

May yang hadir dalam konferensi pers bersama Juncker berujar, dia telah memiliki solusi yang menguntungkan kedua negara.

"Di Irlandia Utara, saya menjamin warga di sana tidak harus berurusan dengan perbatasan yang rumit," janji May.

Kesepakatan ini menuai respon positif dari Partai DUP yang mendukung Brexit.

Ketua DUP, Arlene Foster dalam pandangannya mengatakan, tidak ada harga mati terkait batas wilayah Inggris maupun Irlandia Utara.

"Brexit berarti keseluruhan Kerajaan Inggris bakal meninggalkan UE, meninggalkan pasar tunggal," tegas Foster kepada Sky News.

Baca juga : Pasca-Brexit, Warga Inggris Berlomba Dapat Paspor Jerman