Lantik Kabinet, Presiden Baru Zimbabwe Serukan Persatuan Warga

HARARE, KOMPAS.com - Presiden baru Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa menyerukan agar rakyat bersatu agar dapat membangkitkan perekonomian negara yang sedang terpuruk.

Mnangagwa juga baru saja mengesahkan tim kabinet yang mulai menjabat usai diambil sumpah pada Senin (4/12/2017).

"Saya telah bersumpah di kabinet baru hanya akan bertugas menyelesaikan masa jabatan presiden sebelumnya yang hanya selama enam hingga tujuh bulan," kata Mnangagwa di gedung kepresidenan.

Baca juga: Ketika Kabinet Baru Zimbabwe Masih Rasa Mugabe

"Dan saya percaya dengan kabinet saya akan dapat bersatu menghadapi tantangan ini."

"Saya ingin mereka (warga Zimbabwe) bersatu, kita harus menumbuhkan ekonomi kita," tambahnya.

Mnangagwa terpilih menggantikan mantan presiden Mugabe setelah ditunjuk partai berkuasa dan telah menunjuk kabinet baru pada Kamis (30/11/2017).

Namun dia mendapat kritik karena mempertahankan sebagian besar menteri dari masa kepemimpinan Mugabe, serta menunjuk sejumlah perwira militer.

Kabinet baru Zimbabwe terdiri dari 22 orang. Tokoh militer yang ditunjuk di dalamnya di antaranya Marsekal Udara Perrance Shiri yang menjadi Menteri Pertanian dan Pertanahan, serta Mayor Jenderal Sibusiso Moyo yang bertindak sebagai Menteri Luar Negeri.

Dengan menjabat sebagai menteri, keduanya juga diminta meletakkan jabatannya di militer, karena Zimbabwe tidak mengizinkan dua jabatan dipegang satu orang yang sama.

"Saya orang Zimbabwe dan saya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik negara ini," kata Shiri usai dilantik seperti dilansir AFP.

Mnangagwa yang pernah menjabat sebagai wakil presiden di era Mugabe dan sempat dipecat serta diasingkan itu, juga mengembalikan posisi jaksa agung kepada Ray Goba.

Salah satu langkah yang telah diambil Mnangagwa untuk membangkitkan perekonomian Zimbabwe yakni dengan ultimatum tiga bulan untuk pengembalian aset dari luar negeri oleh perorangan maupun perusahaan.

Baca juga: Presiden Zimbabwe Keluarkan Ultimatum Tiga Bulan untuk Tarik Aset dari Luar Negeri