Spanyol Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Catalonia - Kompas.com

Spanyol Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Pemimpin Catalonia

Kompas.com - 05/11/2017, 06:36 WIB
Warga membawa spanduk dengan tulisan Bebaskan Tahanan Politik saat beraksi mendukung anggota kabinet Catalonia yang dibubarkan setelah hakim Spanyol memerintahkan pemimpin Catalonia ditahan menunggu penyelidikan atas desakan kemerdekaan Catalonia, di depan balai kota Barcelona, Spanyol, Jumat (3/11/2017). ANTARA FOTO/REUTERS/ALBERT GEA Warga membawa spanduk dengan tulisan Bebaskan Tahanan Politik saat beraksi mendukung anggota kabinet Catalonia yang dibubarkan setelah hakim Spanyol memerintahkan pemimpin Catalonia ditahan menunggu penyelidikan atas desakan kemerdekaan Catalonia, di depan balai kota Barcelona, Spanyol, Jumat (3/11/2017).

MADRID, KOMPAS.com - Seorang hakim di Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan warga Eropa (EAW) bagi pemimpin Catalonia yang dipecat dan empat mantan pejabatnya yang pergi ke Belgia.

Lima orang tersebut tidak hadir dalam sidang di Madrid, Kamis (2/11/2017), ketika sembilan orang mantan anggota pemerintahan regional Catalonia ditahan. Seorang mantan pejabat Catalonia yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan 50.000 euro atau setara Rp 783 juta.

Para mantan pejabat Catalonia itu menghadapi dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana publik untuk mendorong kemerdekaan Catalonia.

(Baca juga : Delapan Pejabat Catalonia Ditahan)

Peradilan Spanyol selanjutnya akan mengirim permintaan ekstradisi ke jaksa federal Belgia. Sementara itu, juru bicara kejaksaan Belgia mengatakan akan mempelajari surat perintah tersebut.

Carles Puigdemont, yang diberhentikan oleh pemerintah Spanyol pekan lalu sebagai Presiden Catalonia dan kini bersembunyi di Belgia, kemungkinan akan terkena perintah penangkapan Eropa setelah absen di persidangan di Madrid.

Puigdemont akan mengajukan banding jika hakim Belgia menyetujui permintaan ekstradisi tersebut. Ia menyatakan tidak akan kembali ke Spanyol kecuali mendapat jaminan untuk menjalani persidangan yang adil.

Parlemen regional Catalonia telah memproklamasikan kemerdekaan wilayah tersebut pada pekan lalu, setelah melakukan referendum pada 1 Oktober 2017. Pemerintah Spanyol menolak referendum dan kemerdekaan Catalonia tersebut. Spanyol juga mengambil alih kekuasaan dengan menggunakan aturan darurat dalam konstitusinya.

Selain Puigdemont, surat perintah penangkapn itu juga berlaku bagi empat mantan pejabat Catalonia yang pergi bersama Puigdemont. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Meritxell Serret, mantan Menteri Kesehatan Antoni Comin, eks Menteri Kebudayaan Lluis Puig, dan mantan Menteri Pendidikan Clara Ponsati.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont (kanan) tiba bersama istrinya Marcela Topor di Parlemen Daerah Catalan di Barcelona, Spanyol, Jumat (27/10/2017).ANTARA FOTO/REUTERS/RAFAEL MARCHANTE Presiden Catalonia Carles Puigdemont (kanan) tiba bersama istrinya Marcela Topor di Parlemen Daerah Catalan di Barcelona, Spanyol, Jumat (27/10/2017).
Puigdemont merupakan presiden di wilayah otonom Catalonia sampai proklamasi kemerdekaan dan menganggap dirinya sebagai presiden dari negara baru yang memproklamasikan diri sebagai "Republik Catalonia".

Puigdemont dan koleganya pergi ke Belgia untuk mengangkat kasus status negara mereka pada institusi Eropa.

Dalam sebuah wawancara dengan TV Belgia yang ditayangkan pada Jumat (3/11/2017), Puigdemont menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas peradilan Belgia. Dia juga mengatakan siap untuk menyelenggarakan pemilihan regional di Catalonia pada bulan depan.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
SumberAFP, BBC
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM