Intelijen Swasta AS Bayar Eks Mata-Mata Inggris Rp 2,2 Miliar Kumpulkan "Dokumen Trump"

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Perusahaan intelijen asal Amerika Serikat (AS), disebut membayar eks mata-mata Inggris Rp 2,2 miliar untuk mengoleksi dokumen keterlibatan Rusia dalam kemenangan Presiden Donald.

Fusion GPS, firma penyedia data intelijen, dibayar untuk mengotori citra Trump, yang saat itu masih merupakan saingan utama Hillary Clinton pada Pilpres AS 2016.

Fusion kemudian menyewa Christopher Steele, seorang mantan mata-mata dinas rahasia Ingris (MI6).

Dia disewa guna mengumpulkan berbagai dokumen yang memperlihatkan intervensi Rusia dalam pemilu AS yang dimenangkan Trump.

Data yang dikenal sebagai "Dokumen Trump" itu berisi konspirasi dan komunikasi yang dilakukan suami Melania Trump itu dengan Rusia selama lima tahun terakhir.

Di antaranya bukti Trump melakukan pelecehan seksual yang bisa dijadikan Kremlin untuk memeras presiden 71 tahun itu.

Tidak jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan Fusion GPS untuk mendapatkan "Dokumen Trump".

Baca juga : Tim Hillary Clinton ?Membiayai? Berkas ?Kotor? Donald Trump

The Independent melansir, Orbis Business Intelligence, perusahaan Steele, menerima 168.000 dollar AS, atau Rp 2,2 miliar.

Namun, Trump dalam kicauannya di Twitter 29 Oktober lalu menyanggahnya.

Presiden ke-45 AS itu menyebut bahwa segala klaim fitnah yang dialamatkan kepadanya dihargai 12 juta dollar AS (Rp 162 miliar).

"Belum pernah aku melihat Republikan semarah dan sesolid ini setelah aku menaruh perhatian kepada kurangnya investigasi terhadap (Hillary) Clinton yang membuat dokumen bohong (sekarang 12 juta dollar AS?)..."

Never seen such Republican ANGER & UNITY as I have concerning the lack of investigation on Clinton made Fake Dossier (now $12,000,000?),....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

Steele sendiri mengatakan dia sudah menyerahkan dokumen kontroversial itu kepada dinas rahasia Inggris.

Alasannya, keberadaan dokumen itu bisa mempengaruhi keamanan di AS dan Inggris.

Baik Trump dan Kremlin sama-sama membantah adanya konspirasi untuk memenangkan pemilu pada 8 November 2016.