Kemerdekaan Catalonia, Trauma Indonesia?

PEMERINTAH RI melalui Kementerian Luar Negeri melalui laman resmi Twitter Kemlu RI pada 28 Oktober 2017 menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu. Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol karena melanggar konstitusi Spanyol.

Sikap Indonesia yang disampaikan Menlu Retno Marsudi, terhitung cepat, hanya berselang sehari setelah Parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol.

(Baca juga : Indonesia Tolak Akui Kemerdekaan Catalonia)

Bukan kebetulan, Indonesia menyatakan penolakan tersebut bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia, terutama dalam sejarah integrasi NKRI.

Banyak yang telah lupa pada 28 Oktober 1999, Indonesia secara resmi menyerahkan Timor Timur kepada PBB. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang baru dilantik pada 20 Oktober 1999 menyerahkan surat penyerahan provinsi ke-27 tersebut kepada Sekjen PBB, Kofi Annan.

Surat tersebut berisi hasil keputusan Sidang Umum MPR No. V/MPR/1999 tentang pengesahan hasil jajak pendapat dan pencabutan TAP MPR No. VI/MPRS/1978 tentang integrasi Timor Timor di NKRI. Satu episode yang sempat memunculkan histeria Balkanisasi akan menimpa Indonesia pascareformasi.

Istilah Balkanisasi muncul akibat peristiwa konflik di wilayah Semenanjung Balkan, Eropa Timur, khususnya di wilayah Yugoslavia pada awal 1990-an. Konflik ini menandai tenggelamnya negara-negara penganut Marxisme-Leninisme akibat arus besar demokratisasi di wilayah Eropa pasca-bubarnya Uni Soviet.

Hasil dari konflik Balkan tahun 1991 hingga 1995 yang berdarah-darah memunculkan tujuh negara di bekas negara sosialis yang didirikan Jozip Bros Tito: Serbia, Kroasia, Bosnia, Hercegovina, Slovenia, Makedonia, Montenegro dan Kosovo.

Konflik Balkan yang sejatinya baru benar-benar berakhir sembilan tahun lalu, setelah pasukan Serbia menyerah pada pasukan NATO dengan hasil kemerdekaan bagi Kosovo dan Serbia pada 17 Februari 2008.

Tidak bisa dibantah, bayang-bayang konflik di Balkan yang muncul akibat menguatnya nasionalisme berdasarkan etno-religi sempat menghantui banyak orang Indonesia di awal reformasi mengingat sejak awal bangsa ini memiliki identitas etnis, religi, bahkan kultural yang lebih beragam dibandingkan wilayah Balkan.

Belum lagi, terdapat faktor selain tercabiknya tenun kebangsaan Indonesia di Timor Timur, Gus Dur dan wakilnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai pasangan pemimpin sipil harus bekerja keras mengendalikan konflik sektarian di Ambon dan Poso maupun konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat.

Itu belum termasuk konflik separatisme di Aceh yang menguat dan sejumlah konflik kecil pascareformasi seperti konflik Banyuwangi pada 1998 ang hingga kini menyisakan misteri, maupun konflik antarkelompok pamswakarsa berlatar etnis di Batam pada 1999.

Boleh dibilang, tahun 1999 pemerintah Presiden Gus Dur seperti kembali ke masa Presiden Soekarno yang penuh konflik di tahun 1950-an. Beruntungnya, seluruh gejolak tersebut bisa diatasi pemerintah sipil Indonesia yang rapuh.

Rapuh karena kerapnya gonta-ganti menteri dan puncaknya tidak sampai setahun berkuasa. Pada Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001, mandat Presiden Gus Dur dicopot dan ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

ANTARA FOTO/REUTERS/SERGIO PEREZ Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalonia, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017).

Pendekatan ekonomi

Pergantian presiden yang singkat membuat pendekatan pemerintah berubah. Jika Presiden Gus Dur memilih pendekatan dialog maka Presiden Megawati melengkapinya dengan tindakan tegas: operasi militer diterapkan.

Pendekatan lebih taktis ditetapkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Jusuf Kalla yang berhasil membuat kapak perang di wilayah Aceh dikubur.

Sementara di Papua, SBY berhasil memaksa Australia untuk menyetujui kerangka kerja sama keamanan yang diteken di Lombok pada 13 November 2006. Perjanjian itu membuat Australia, termasuk Amerika Serikat, lirih mengurusi Papua.

Bagaimana dengan pemerintahan Joko Widodo? Praktis selain meneruskan keberhasilan pemerintah terdahulu, Joko Widodo alias Jokowi melakukan pendekatan berbeda, yaitu pembangunan di wilayah terluar yang tentu saja menjangkau wilayah-wilayah yang gemar menyuarakan pemisahan diri.

Pada dasarnya, kemunculan wacana disintegrasi yang disuarakan sekelompok masyarakat di sejumlah daerah umumnya memiliki benang merah yang sama, yaitu akibat ketidakpuasan terhadap perhatian pemerintah sehingga tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Menariknya, kasus Catalonia justru sebaliknya. Etnis Catalan yang relatif lebih makmur dibandingkan 16 wilayah otonomi lain dalam kondisi tidak merasa perlu untuk tetap menjadi Spanyol dan semakin percaya akan mampu berkembang sebagai negara berdaulat.

Data statistik keuangan Spanyol menunjukkan, wilayah otonomi Catalonia sejak 2006 selalu menjadi wilayah dengan ekonomi terkuat yang kontribusi sebesar 20 persen terhadap ekonomi Spanyol. Repotnya, sumbangan besar tersebut terganggu oleh kebijakan redistribusi pemerintah Madrid. Alhasil, kekecewaan pun menumpuk.

Hal serupa terjadi pada misi disintegrasi kaum Flemish di Belgia bagian utara yang berbahasa Belanda. Seperti halnya warga Catalan, orang-orang Flemish merasa jengah dengan kontribusi besar mereka pada wilayah Belgia bagian selatan atau Wallonia yang berbahasa Perancis dan Jerman.

Sayangnya, dalam hal ancaman disintegrasi wilayah makmur di Indonesia, Jakarta belum teruji. Satu-satunya ancaman disintegrasi daerah makmur di Indonesia hanya terjadi ketika masyarakat Bali melontarkan pekik merdeka karena ketersinggungan budaya pada awal 2000-an, itu pun dengan eskalasi sangat kecil dan singkat.

AFP PHOTO/LLUIS GENE Massa pendukung pro-kemerdekaan Catalonia menggelar demo di Barcelona, Spanyol, pada 21 Oktober 2017. Mereka menyerukan pembebasan dua orang pimpinan Catalonia yang ditahan pihak Madrid.

Dalam kasus Catalonia merdeka, peran sebagai jembatan konflik yang selalu berhasil dijalankan pemerintah Indonesia dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif melalui dialog para pihak untuk mendapatkan kesepahaman rupanya belum menemukan jalannya.

Padahal dengan rumitnya krisis di Catalonia saat ini, dengan terlibat aktif, pemerintah Indonesia, yang sadar memiliki potensi ancaman disintegrasi serupa di masa mendatang, dapat memetik pelajaran sekaligus mempersiapkan obat yang ampuh.