Selandia Baru Wacanakan Visa Kemanusiaan Bagi Korban Perubahan Iklim

WELLINGTON, KOMPAS.com - Pasca-terpilih pada 23 September, pemerintahan Selandia Baru melaksanakan beberapa janji politiknya.

Antara lain dengan mewacanakan penerbitan visa kemanusiaan khusus bagi pengungsi yang terkena dampak perubahan iklim.

Menurut Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru, James Shaw, visa kemanusiaan itu diperuntukkan bagi pengungsi di pulau-pulau Samudera Pasifik.

Pada visa kemanusiaan itu, setiap orang bisa meminta suaka jika tempat tinggal mereka tergenang air laut sebagai buntut dari perubahan iklim.

"Ini adalah gagasan yang kami coba kepada pulau-pulau di Pasifik," kata Shaw kepada Radio New Zealand via The Guardian Selasa (31/10/2017).

Shaw, yang juga ketua Partai Hijau, sebelumnya sempat mengajukan proposal penambahan kuota pengungsi.

Baca juga : Pria Kiribati Cari Status Pengungsi Korban Perubahan Iklim

Jika sebelumnya hanya 750, ke depan bakal ditambah 4.000 orang di semua tempat setiap tahun.

Pernyataan Shaw terjadi setelah pengadilan imigrasi "Negeri Kiwi" menolak permohonan suaka dua keluarga dari Tuvalu.

Adapun kasus pertama permintaan suaka pengungsi di dunia terjadi 2014.

Seorang perempuan asal Kiribati, Ioane Teitiota, mencoba masuk ke Selandia Baru pasca-lingkungannya di Kiribati terendam air laut karena pemanasan global.

Namun, Pengadilan Tinggi Selandia menolak permohonannya. Teitiota dideportasi ke Kiribati 2015.

Pakar hukum lingkungan internasional Universitas Victoria, Alberto Costi menjelaskan, pernyataan Shaw bakal menimbulkan perdebatan.

Sebab, tidak semua wilayah yang terendam air laut bisa langsung menerima visa khusus pengungsi.

Menurut Costi, ada wilayah seperti Tarawa, Kiribati, yang semakin menunjukkan gejala mengkhawatirkan dari hari ke hari.

"Namun, ada juga wilayah yang hanya terkena saat musim tertentu saja," ulas Costi dilansir The Guardian.

Baca juga : Perubahan Iklim Bisa Menghilangkan Sepertiga Spesies Parasit di Dunia